Kebutuhan Pokok Naik, Pemko Medan Harus Lebih Berempati Terhadap Rakyat


80 view
Kebutuhan Pokok Naik, Pemko Medan Harus Lebih Berempati Terhadap Rakyat
Foto: Ist/harianSIB.com
Anggota DPRD Medan, Dhiyaul Hayati SAg MPd

Medan (SIB)

Pemko Medan diingatkan agar lebih berempati terhadap kesulitan rakyat, karena saat ini kebutuhan pokok banyak yang naik. Dikuatirkan inflasi akan melewati batas normal.

“Itu juga terkait adanya Surat Edaran (SE) dari Mendagri No.500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah yang dikeluarkan pada 19 Agustus 2022.

Mendagri meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi yang terjadi,” ujar Anggota DPRD Medan Dhiyaul Hayati SAg MPd, Kamis (1/9).

Mengutip pernyataan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, politisi PKS itu menyatakan kepala daerah diharapkan melakukan optimalisasi anggaran, antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antar daerah, serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah.

Anggota DPRD yang duduk di Komisi III ini menegaskan Pemko Medan harus melakukan upaya pengendalian inflasi melalui dinas terkait. Seperti pengadaan pasar murah.

Dalam hal ini juga harus dilakukan fungsi kontrol dan pengawasan dengan benar.

"Pasar murah dan jaminan ketersediaan bahan pangan harus dikontrol," ujarnya seraya mengimbau agar Pemko Medan melalui OPD terkait menjaga ketersediaan bahan pokok berikut mengantisipasi inflasi dan menjaga kestabilan harga.

Selain itu juga, Pemko Medan diminta segera mengeluarkan hak-hak masyarakat yang tertunda. Bansos dan dan Insentif untuk guru honor juga segera dicairkan.

"Belanja Tak Terduga bisa digunakan untuk beberapa program pengendalian inflasi daerah jika belum dianggarkan," ujarnya.

Dhiyaul juga mengharapkan Pemko Medan lebih bijaksana menyerap APBD dan lebih berempati kepada kesulitan rakyat.

Program-program yang sifatnya seremonial, lebih baik dikesampingkan dan diharapkan fokus pada permasalahan rakyat banyak.

"Lebih baik selesaikan dulu bantuan sosial maupun insentif guru honor yang tertunda. Masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah," pungkasnya. (A12/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com