Kejaksaan Agung Sarankan Penyempurnaan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana PSR


550 view
Kejaksaan Agung Sarankan Penyempurnaan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana PSR
(Foto: Dok/Webinar Media Perkebunan dan BPDPKS)
WEBINAR: Rachmat Supriadi dari Kejagung dan Kepala Auditor AKN IIB BPK Amin A Bangun dalam webinar “Dampak Positif Program PSR, Sarpras dan Pengembangan SDM” yang diadakan Media Perkebunan dan BPDPKS,  di Jakarta, Senin (28/3/2022).

Jakarta (harianSIB.com)

Kepala Sub Direktorat Pengamanan Infrastruktur Pengairan, Pertanian dan Kelautan, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Agung, Rachmat Supriadi, mengatakan, program peremajaan sawit rakyat (PSR) mendapat perhatian pihaknya sebab terkait masyarakat dan penggunaan dana dalam kegiatan sarana dan prasarana (sarpras) sebagai kegiatan stategis nasional.


“Karena itu jaminan hukum terhadap stake holder dalam melakukan penggunaan anggaran harus dikawal agar pembangunan dapat terselesaikan secara aman, tepat sasaran dan tanpa ada permasalahan hukum di kemudian hari,” ujarnya, di Jakarta dalam webinar “Dampak Positif Program PSR, Sarpras dan Pengembangan SDM” yang diadakan Media Perkebunan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ,di Jakarta.


Putaran kedua dalam webinar rutin tersebut, seperti dilaporkan wartawan Koran SIB Oki Lenore, Senin (28/3/2022), kali ini menghadirkan pembicara Kepala Auditor II B Badan Pemeriksa Keuangan RI.


Rachmat Supriadi mengatakan, fungsi aparat hukum dalam program PSR lebih dititikberatkan pada pencegahan. Untuk itu, sarannya, penyaluran dan pemanfaatan dana PSR agar disempurnakan.


“Hal ini bertujuan PSR dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga meningkatkan produktivitas sawit petani,” katanya.


Ia mengatakan, masih ada ditemukan permasalahan program PSR. Mulai dari tidak dapat dipertanggungjawabkan proses verifikasi, syarat-syarat pengajuan yang tidak sesuai ketentuan berlaku, tumpang tindih alas hak atas lahan para pengusul atau penerima manfaat program dan temuan tidak melampirkan bukti tagihan saat penarikan dana.


Ia mengatakan, temuan tersebut sejalan dengan temuan BPK. Antisipasi terjadi hal yang tak diinginkan, pihaknya menyarankanBPDPKS melakukan verifikasi atas dokumen usulan penggunaan dana dari pihak pekebun sehingga atas hasil verifikasi dari BPDPKS diteruskan kepada pihak bank mitra untuk dilakukan pencairan.


Kepala Auditor AKN IIB BPK Amin A Bangun menyebutkan, berdasarkan audit laporan keuangan ditemukan empat indikasi permasalahan pengelolaan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) atau PSR.


Pertama, masih terdapat bantuan dana PPKS yang diterima pekebun yang belum disetorkan ke rekening escrow pada Lembaga Pekebun (periode penyaluran sebelum 1 September 2021). “Sampai September 2021 ini masih ada temuan,” ujarnya.


Hal lain adalah realisasi dana PSR oleh Lembaga Pekebun yang tercampur dengan program lain yang belum dapat teridentifikasi rincian tanggung jawabannya dan aplikasi pengelolaan Dana PPKS/PSR belum terintegrasi dan belum memadai dalam menyajikan informasi laporan keuangan.


“Temuan lain, terdapat penerima dana PSR yang melebihi empat hektar per pekebun dan NIK pekebun ganda,” tutupnya. (*)

Editor
: Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com