Kejari Humbahas Berhasil Damaikan 2 Kasus Penganiayaan


193 view
Kejari Humbahas Berhasil Damaikan 2 Kasus Penganiayaan
Foto: Dok/Kasi Pidum
DAMAIKAN:  Kajari Humbahas Humbahas Martinus Hasibuan, didampingi Kasi Pidum dan jaksa lainnya foto bersama tersangka dan korban 2 kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan  warga Desa Marbun Toruan, Kecamatan Baktiraja, yang saling melapor usai didamaikan atau di restorative justice, di Kantor Kejari Humbahas, baru-baru ini.
Humbahas (harianSIB.com)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan (Humbahas) berhasil memediasi dan mendamaikan atau melakukan restorative justice (JR) 2 kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan warga Desa Marbun Toruan, Kecamatan Baktiraja, yang saling melapor.

"Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga adalah salah satu dari 7 program kerja Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 2021," kata Kajari Humbahas Martinus Hasibuan, didampingi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Hiras Afandi Silaban kepada wartawan termasuk jurnalis Koran SIB Frans Simanjuntak, di ruang kerjanya, Senin (29/11/2021).

Dia mengatakan, upaya restorative justice adalah proses penyelesaian perkara di luar persidangan untuk memulihkan keadaan semula antara korban dan tersangka dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, cepat dan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Kejari Humbahas untuk pertama kalinya melakukan restorative justice dengan menghadirkan kedua belah pihak, baik tersangka maupun korban yang saling melapor atas nama tersangka DB (23) dan korban MB (45) dan BB (38), sebaliknya tersangka MB (45) dan BB (38) dan korban DB (23) yang dikenakan pasal 351 ayat (1) KUHPidana untuk DB (23) dan pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana yang ancaman pidananya 2 tahun 8 bulan dengan nomor perkara PDM-41/L.2.31/Eoh.2/11/2021 An. DB dan PDM-42/L.2.31/Eoh.2/11/2021 An. MB dan BB.

Selain kedua belah pihak, upaya restorative justice itu juga didampingi wali/keluarga masing-masing, kepala desa, Dinas PMDP2A Humbahas, penyidik Satreskrim Polres Humbahas, Kajari dan dan seluruh jaksa Kejari Humbahas.

"Perlu publik ketahui proses penyelesaian restorative justice mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hukum di pengadilan. Dengan adanya restorative justice ini dapat menekan angka penahanan atau menekan banyaknya orang masuk dalam tahanan atau penjara," kata Martinus.

Martinus menambahkan peran para tokoh masyarakat, tokoh agama maupun kepala desa dan perangkatnya sangat diharapkan untuk menyelesaikan suatu perkara di desanya supaya tidak terjadi lapor melapor ke pihak kepolisian.

"Kalau bisa dari emosional pertengkaran itu didamaikan tanpa melalui pengadilan, saya pikir itu adalah nilai-nilai luhur khususnya di kita orang Batak. Tidak mestilah harus melalui pengadilan baru kita bisa menyelesaikan perkara. Karena kita ada lembaga-lembaga tersendiri yang kita anggap perlu turun tangan di pemerintahan desa itu. Jadi saran kami, berdamai itu lebih indah daripada berperkara," harapnya.

Sementara itu, Hiras Afandi Silaban menjelaskan perkara yang dapat dilakukan restorative justice yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun dan barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp 2,5 juta. (*)

Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com