Kejari Sergai Hentikan Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice


275 view
Kejari Sergai Hentikan Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice
(Foto: Dok/Agus Adi Atmadja, Kasi Intel Kejari Sergai)
RESTORATIF JUSTICE: Kajari Sergai Donny Haryono Setyawan melakukan mediasi antara pihak tersangka Rotan Lumban Gaol dan pihak korban Ruslan Br Sinaga dalam kasus perusakan dan tercapai kesepakatan damai, sehingga Kejari Sergai menghentikan penuntutan perkara pidana tersebut berdasarkan restorative justice, Selasa (23/11). 

Sergai (SIB)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Serdangbedagai (Sergai) melakukan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice (RJ) atau keadilan restorative, dalam perkara pidana atas nama tersangka Rotan Lumban Gaol yang disangka melakukan perusakan barang milik saksi korban Ruslan Br Sinaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.


Demikian disampaikan Kajari Sergai, Donny Haryono Setyawan didampingi Kasi Intel Agus Adi Atmadja, Selasa (23/11) di Kantor Kejari Sergai di Seirampah.


Donny menjelaskan, perkara bermula saat tersangka Rotan Lumban Gaol pulang kerja dan mendapati di perbatasan rumah tersangka dengan rumah saksi korban Ruslan Br Sinaga telah berdiri pagar pembatas yang terbuat dari kawat berduri.


Tersangka yang emosi kemudian merusak dan mencabut pagar pembatas tersebut. Saksi korban yang tidak terima kemudian melaporkan tetangganya itu ke Polsek Tebingtinggi dan selanjutnya dilakukan penyidikan.


Perkara terus bergulir ke Kejaksaan dan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa penuntut umum (JPU), maka JPU melakukan mediasi antara pihak tersangka dan korban dengan disaksikan keluarga kedua belah pihak, penyidik, aparat pemerintahan desa, serta tokoh masyarakat pada 15 November 2021 lalu.


Dalam proses mediasi tersebut, lanjutnya, tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak dengan saling memaafkan dan pihak tersangka memberikan ganti rugi kepada pihak korban.


Berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut, dan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, maka penuntutan terhadap perkara tersebut dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).


Lebih lanjut Donny Haryono Setyawan mengatakan, penghentian penuntutan perkara tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan Jaksa Agung RI, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang keadilan restoratif.


Hal yang menjadi alasan penghentian penuntutan adalah ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun dan/atau kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000, serta telah adanya kesepakatan perdamaian.


"Penyelesaian perkara secara RJ diyakini memberikan manfaat dan keadilan yang diharapkan masyarakat, terutama dalam hal mengenai pemulihan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial dalam masyarakat dan mengurangi over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan," jelas Donny Haryono Setyawan. (LS/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar