Kejari Taput Tetapkan PDTI Berinisial RR Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Pembuatan Desain dan RAB DD


235 view
Foto: SIB/Bongsu Batara Sitompul
KETERANGAN : Kajari Taput M Suruyo SH bersama Kasi Intel Mangasi Simanjuntak SH dan Kasi Pidana Khusus Juleser Simaremare SH saat memberikan keterangan pers kepada wartawan.
Tapanuli Utara (SIB)
Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara menetapkan pendamping desa teknis infrastruktur (PDTI) Kecamatan Tarutung yang berinisial RR (46) sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pembuatan desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) infrastruktur desa dari dana desa untuk 24 desa se-Kecamatan Tarutung. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Taput M Suruyo SH didampingi Kasi Pidana Khusus Juleser Simaremare SH dan Kasi Intel Mangasi Simanjuntak SH dalam konferensi persnya di Kantor Kejari Taput, Rabu (4/5).

"Kita menetapkan RR sebagai tersangka kasus dugaan korupsi setelah memiliki cukup alat bukti. Tersangka dikenakan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20 tahun 2001 Pasal 2 dan Pasal 3 tentang tindak pidana korupsi," jelas Kajari.

Suroyo menyebutkan, adapun modus dugaan korupsi yang dilakukan oleh tersangka RR yakni dengan cara meminta jatah uang penyusunan dan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) infrastruktur desa sebesar 1 % dari setiap pagu anggaran infrastruktur desa di sejumlah desa.

"Padahal sebagai pendamping desa, yang bersangkutan sudah seharusnya berkewajiban mengkordinir desa, mengarahkan pejabat desa agar bisa membuat RAB dan membuat pertanggungjawaban anggaran desa karena itu merupakan tugasnya sebagai pendamping desa dan tidak meminta jatah 1 % karena statusnya sebagai pendamping desa sudah digaji oleh pemerintah sesuai aturan," ujar Kajari.

Suroyo menegaskan, tersangka tidak mengindahkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai PDTI dan malah memanfaatkan situasi karena banyak desa yang belum memahami bagaimana cara pembuatan RAB.

Dia juga mengungkapkan, jatah 1% dari pagu anggaran infrastruktur desa yang selalu diminta tersangka dari para kepala desa dalam setiap penyusunan dan pembuatan RAB infrastruktur desa itu bervariasi dan rata-rata berkisar Rp 6 sampai Rp 8 juta.

"Uang Rp 6 juta sampai Rp 8 juta ini diberikan para kepala desa dengan dua tahap," katanya.

Kasi Intel menjelaskan, tersangka merupakan pendamping sebagai PDTI yang sesuai SOP seharusnya melakukan pelatihan dan bimbingan teknis secara sederhana kepada kader teknis desa dalam pembuatan desain dan RAB di desa yang berada di Kecamatan Tarutung.

Kasi Pidsus juga menambahkan, si tersangka selaku PDTI telah mendapat gaji dari pemerintah sehingga dalam melakukan bimbingan teknis dalam pembuatan RAB dan desain gambar maka tersangka tidak berhak untuk menerima imbalan atau bayaran dalam bentuk apapun dari Dana Desa tersebut.

"Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 265,69 juta," terangnya.

Kasi Pidsus menjelaskan, RR ditetapkan pada 4 Mei 2021.

"Untuk kasus ini, Kades se Kecamatan Tarutung juga sudah kita panggil dan dimintai keterangan," jelasnya. (F4/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Tag:Dana Desa
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com