Kejati Sumut Dukung Percepatan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 di Sumut


194 view
Kejati Sumut Dukung Percepatan Penyerapan Anggaran Penanganan Covid-19 di Sumut
(Foto: SIB/Martohap Simarsoit)
Rakor: Kajati Sumut IBN Wiswantanu (2 dari kanan) bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Kasdam I/BB Brigjen TNI Dided Pramudito, Kepala Perwakilan BPK RI dan Kepala Perwakilan BPKP Sumut, melakukan konferensi pers usai rakor,  di salah satu hotel di Medan, Senin (27/9/2021). 
Medan (harianSIB.com)
Kejati Sumut beserta jajaran Kejaksaan di Sumut sangat mendukung program pemerintah memutus penyebaran Covid-19, menyukseskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan percepatan realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Sumatera Utara.

Penegasan itu disampaikan Kajati Sumut IBN Wiswantanu pada pembukaan rapat kordinasi evaluasi PPKM dan
penyerapan anggaran Covid-19, salah satu hotel di Medan, Senin (27/9/2021).

Jurnalis Koran SIB Martohap Simarsoit melaporkan, rakor evaluasi PPKM tersebut, dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Drs RZ Panca Putra, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Kasdam I Bukit Barisan Brigjen TNI Didied Pramudito, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut, bupati dan wali kota, para Kajari, para Kapolres dan Dandim se-Sumut.

Kajati menekankan perlunya kewaspadaan bersama untuk mencegah penularan Covid-19 dan perlunya percepatan herd immunity melalui vaksinasi vaksinasi kepada masyarakat Sumut. Sedangkan dalam membantu percepatan penyerapan anggaran, Kejaksaan memberikanpengawalan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan kegiatan. Kejaksaan dapat memberikan bantuan pengawalan dan pendampingan jika ada permintaan tertulis atau pemberian kuasa dari instansi pemerintah/BUMN/ BUMD.


"Dengan demikian aparat Kejaksaan tidak akan turut serta dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi hanya memberikan pendapat hukum, opini hukum, pendampingan hukum atau pun bantuan hukum," katanya.

IBN Wiswantanu yang mantan Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung RI itu juga menyampaikan beberapa langkah percepatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam
upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Langkat dimaksud antara lain, melalui monitoring, pengawalan dan pendampingan serapan anggaran di berbagai kegiatan yaitu realisasi anggaran untuk bantuan sosial, realisasi anggaran kesehatan dan perlindungan sosial.

Kejaksaan mendorong realisasi anggaran dan menjamin tidak ada kriminalisasi. Kejaksaan juga telah membentuk posko PPKM di seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk pendampingan dalam penyerapan
anggaran serta memberikan pendapat hukum.

"Keselamatan dan keamanan masyarakat adalah hukum tertinggi sehingga seluruh komponen masyarakat
harus bersatu padu dalam menekan penyebaran Covid-19," tegasnya.

Kajati juga mengingatkan, pandemi Covid-19 belum berakhir. Untuk itu, perlunya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat guna percepatan penanganan Covid-19 di Sumut secara berkesinambungan.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak menyampaikan masih minimnya penyerapan anggaran penanganan Covid-19, sehingga perlu dibangun sinergi dan komunikasi antara pemangku kebijakan.

"Aktifkan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah masing-masing, agar penyerapan anggaran benar-benar tepat sasaran dengan tetap mengacu pada aturan yang sudah ada," kata Kapolda.

Pada kesempatan itu, perwakilan dari BPK RI Wilayah Sumut juga memberikan pengarahan terhadap percepatan penyerapan anggaran Covid-19. Beberapa hal terkait aturan dan tata kelola anggaran untuk penanganan Covid-19 dipaparkan. (*)


Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com