Kejati Sumut-PDAM Tirtanadi Kerjasama Bidang Hukum Datun

* Agar Pelayanan PDAM Tetap Berjalan Dijalur Hukum

116 view
(Foto: Dok/Penkum Kejatisu)
DATUN: Kajati Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu (kiri) dan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut Kabir Bedi, usai menandatangani nota kesepahaman kerjasama bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Datun), Jumat (7/5) lalu di Lantai 2 Kejati Sumut. 
Medan (SIB)
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Ida Bagus Nyoman Wiswantanu (IBN Wiswantanu) dan Dirut PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirtanadi Provinsi Sumut Kabir Bedi menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dengan PDAM Tirtanadi Sumut dalam hal penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), di Aula Lantai 2 Kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan, Jumat (7/5) lalu.

Kasi Penkum/Humas Kejati Sumut dalam siaran persnya via aplikasi WA kepada wartawan, Minggu (9/5), dalam penandatanganan nota kesepahaman itu Kajati Sumut IBN Wiswantanu didampingi Asdatun DR Prima Idwan Mariza, sedang Dirut PDAM Kabir Bedi didampingi Direktur ADM dan Keuangan Hj Feby Milanie, Direktur Air Minum Joni Mulyadi, Direktur Air Limbah Fauzan Nasution ST dan Sekretaris Perusahaan Humarkar Ritonga.

Direktur Utama PDAM Tirtanadi Kabir Bedi berharap, dengan adanya kerjasama ini pihak Kejati Sumut bisa mendampingi seluruh kegiatan dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat agar tetap berjalan dijalur hukum yang benar.

"Masalah air minum sangat penting.Karena pengembangan sebuah wilayah perkotaan tak terlepas dengan ketersediaan air minum. Diharapkan, dengan adanya kerja sama ini ke depan bisa memberikan bantuan hukum baik melalui pengadilan (litigasi) maupun luar pengadilan (non ligitasi), pertimbangan hukum dengan memberikan legal opinion atau pendampingan dan tindakan hukum lain yakni menyelesaikan masalah atau sengketa," katanya.

Kajati Sumut IBN Wiswantanu menyampaikan, dengan adanya kerjasama ini, permasalahan hukum yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) bisa diselesaikan dengan baik. "Kerjasama ini juga bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang siap memberikan bantuan hukum kepada PDAM Tirtanadi," kata Kajati. (BR1/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com