Kejati Sumut Tingkatkan Penanganan Kasus Bansos Covid-19 di Samosir ke Penyidikan


331 view
Kejati Sumut Tingkatkan Penanganan Kasus Bansos Covid-19 di Samosir ke Penyidikan
Internet
Kepala Seksi Penerangan Hukum(Kasipenkum) Kejati Sumut Yos A Tarigan SH MH

Medan (SIB)

Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan soal (bansos) Covid-19 tahun anggaran(TA) 2020 di Kabupaten Samosir telah ditingkatkan proses hukumnya dari penyelidikan (Lid) ke tahap penyidikan (Dik) di Kejati Sumut.Kini status hukum penanganan kasus yang sempat menarik perhatian pasca putusan Prapid Hakim PN Balige itu sudah tahap penyidikan umum di Kejati Sumut.Selanjutnya penyidik akan menetapkan tersangka jika dari hasil penyidikan ditemukan alat bukti sesuai KUHAP.


Kepala Seksi Penerangan Hukum(Kasipenkum) Kejati Sumut Yos A Tarigan SH MH membenarkan hal tersebut,menjawab wartawan di ruang kerjanya,Kamis (2/12) ketika ditanya perkembangan proses hukum penanganan kasus dugaan korupsi terkait dana bansos Covid-19 TA 2020 di Kabupaten Samosir.


”Benar, penyidik Pidsus Kejati Sumut sudah meningkatkan penanganan terkait kasus Bansos Covid-19 di Sanosir itu dari penyelidikan ke penyidikan. Tapi masih penyidikan umum, belum ada penetapan tersangka,” kata Yos yang juga pernah Kasi Pidsus Kejari Tapsel itu.


Penanganan kasus itu ditingkatkan ke penyidikan setelah hasil penyelidikan diekspos. Di tingkat penyidikan, tim jaksa penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat dan pihak terkait di Kabupaten Samosir. Penetapan tersangkanya menyusul, setelah hasil pemeriksaan ditingkat penyidikan diekspos, kata Yos tanpa merinci siapa saja pejabat atau pihak terkait yang sudah dipanggil dan diperiksa.


Sebelumnya diberitakan media, terkait kasus itu tadinya sempat ditangani Kejari Samosir. Bahkan Kejari Samosir sudah menetapkan dua orang tersangka yaitu JS (Sekda) dan SS (Plt Kadis Perhubungan) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir sekitar Februari 2021 lalu.


Menurut Kejari Samosir, Selasa (16/2) lalu, kasusnya terkait dugaan penyalahgunaan belanja tidak terduga penanggulangan bencana non alam dalam penanganan Covid-19 status siaga darurat pada Semester I periode 17 Maret - 31 Maret tahun 2020, dengan anggaran belanja Rp 410 juta lebih untuk kategori belanja kebutuhan suplai makanan jenis telur, susu dan vitamin C,dengan pengadaan 6.000 paket makanan dari total mata anggaran Rp 1,8 miliar.


Di Kejari Samosir JS dan SS disangkakan melanggar pasal 2 subsider 3 junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 18 UU Tipikor. Dalam perkara itu menurut Kejari Samosir, JS bertindak sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Samosir dan SS sebagai salah satu dari 5 orang yang ditunjuk sebagai PPK (pejabat pembuat komitmen) pembelanjaan suplai bahan makanan penanganan Covid-19 periode 17 Maret- 31 Maret 2020.


Akan tetapi atas permohonan Pra Peradilan yang diajukan tersangka, Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam sidang 12 Juli 2021 lalu menyatakan penetapan tersangka dari Kejari Samosir tidak sah.Hakim dalam putusannya, mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon I dan pemohon II (Jabiat Sagala dan Sardo Sirumapea) untuk seluruhnya.


Kemudian menyatakan tindakan Termohon (Kajari Samosir) yang telah menetapkan status tersangka terhadap pemohon I dan pemohon II dalam dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan dana belanja tak terduga penanggulangan bencana non-alam dalam penanganan Covid-19 status siaga darurat (17 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. (BR1/Internet/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com