Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Menjadi Masalah Petani di Simalungun


189 view
Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Menjadi Masalah Petani di Simalungun
Net/harianSIB.com
Ilustrasi Pupuk Bersubsidi

Simalungun (SIB)

Salah satu masalah yang dihadapi petani adalah ketersediaan pupuk subsidi, pasokan pupuk bersubsidi selalu tidak sesuai dengan kebutuhan.


Atensi Pangulu (Kepala Desa) diharapkan dapat mengalokasikan anggaran bersumber dari DD (Dana Desa) untuk pembelian pupuk, mendukung kelancaran perawatan tanaman milik petani.


Kepala DPMPN (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori) Kabupaten Simalungun Jonni Saragih, Selasa (18/10) mengakui, masyarakat nagori (desa) pada umumnya menggeluti usaha tani, sering diperhadapkan pada permasalahan kelangkaan pupuk subsidi di pasar.


Akibatnya, aktivitas selama perawatan pertumbuhan tanaman padi sering terganggu.


"Salah satu permasalahan petani kita adalah soal pupuk. Terutama nagori dengan potensi utama pertanian padi. Silahkan, musyawarah nagori memutuskan pengelolaan DD, sebagian dialokasikan untuk pembelian pupuk dan dibagikan kepada masyarakat, dalam bentuk hibah," sebut Jonni.


Sebagaimana diketahui, pasokan pupuk subsidi untuk daerah Kabupaten Simalungun, dalam beberapa tahun terakhir ini selalu kurang dari kebutuhan.


Pasokan pupuk Urea dan NPK Phonska subsidi hanya sekitar 65 persen dari kebutuhan sesuai RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok).


Kekurangan pasokan pupuk subsidi tersebut dinilai sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya kelangkaan pupuk di tingkat pengecer (pasar) di masing-masing sentra produksi.


Jika petani membeli pupuk urea non subsidi harganya bisa mencapai Rp 450.000 per/zak, sedangkan harga pupuk urea bersubsidi dengan HET Rp 112.500/zak.


Penggunaan pupuk urea non subsidi akan menjadi beban keuangan petani, biaya produksi bertambah dan sebaliknya keuntungan semakin rendah.


Karenanya, dalam upaya mendukung eksistensi usaha tani memproduksi bahan pangan beras sekaligus memenuhi ketahanan pangan lokal maupun nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi baru-baru ini, para Pangulu memberikan perhatian khusus mendukung penuh sektor usaha tani.


Tentu masing-masing Pangulu sudah memahami dan mengetahui potensi desanya dan kriteria pemberian bantuan secara hibah.


Dalam RABDes (Rencana Anggaran Belanja Desa) yang akan di susun tahun 2022 ini diharapkan dapat menampung pembiayaan pengadaan pupuk tahun 2023. (BR4/c)




Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com