Kenaikan Cukai Rokok Belum Tepat, Bisa Meningkatkan Peredaran Rokok Ilegal


157 view
Kenaikan Cukai Rokok Belum Tepat, Bisa Meningkatkan Peredaran Rokok Ilegal
(Foto SIB/Eddy Bukit)
CUKAI ROKOK: Pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi USU Drs Choki Ahmad Syhwir SE MP bersama Drs Paidi dan Dr Fadli memberi komentar tentang kenaikan cukai rokok,di Medan, Rabu (19/1/2022).
Medan (harianSIB.com)
Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada awal 2022 belum saatnya di tengah situasi ekonomi kita yang belum baik. Kebijakan pemerintah yang telah menaikkan tarif cukai rokok sebenarnya terlalu prematur dan tidak tepat. Setiap kebijakan seharusnya mempertimbangkan dampak yang akan timbul.

Kenaikan cukai rokok ini seharusnya ditunda, karena dapat menimbulkan berbagai dampak, kata pengamat ekonomi FE USU Drs Choki Ahmad Syahwir SE MP bersama Drs Paidi dan Dr Fadli di aula FE USU Medan, kepada wartawan termasuk Jurnalis Koran SIB Eddy Bukit, Rabu (19/1/2022).

Dikatakannya, akibat kebijakan yang tidak tepat sasaran dan mengabaikan kepentingan publik. Kenaikan tarif cukai rokok yang eksesif (malampaui kebiasaan) itu justru kontra produktif terhadap industri hasil tembakau (IHT). Terlebih lagi, ketika kondisi perekonomian mengalami kontraksi ekstrim yang tergambar pada menurunnya pendapatan pelaku usaha dan masyarakat. Bahkan sumbangan sektor-sektor ekonomi produktif belum memberikan kontribusi terbaiknya sebagaimana sebelum masa pandemi Covid-19.

Semestinya perekonomian yang menurun harus didorong dengan kenaikan kapasitas produksi barang, termasuk terhadap industri hasil tembakau (IHT), dalam hal ini rokok.

Dikatakan Choki, menurut Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), bahwa realisasi produksi rokok terus bergerak meningkat sebesar 5,03 persen dari Januari hingga Agustus 2021. Sedangkan Kementerian Keuangan mengkonfirmasi dalam periode yang sama, realisasi produksi rokok mencapai sebanyak 208,6 miliar batang rokok atau tumbuh 6.2 persen. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan periode Januari hingga Agustus 2020 dengan produksi sebanyak 196,3 miliar batang rokok. Sudah tentu kenaikan produksi diharapkan akan membentuk sikap optimistis meskipun sebenarnya kenaikan tarif cukai rokok sudah pernah terjadi pada 2020 (sebesar 23 persen) dan 2021 (sebesar 12,5 persen).

Keadaan tersebut ditambah dengan kenaikan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen. Kenaikan CHT dan HJE tersebut membuat himpitan beban para pengusaha rokok makin berat. Dengan demikian, kebijakan menaikkan kembali CHT dinilai belum tepat untuk diterapkan karena lingkungan usaha dan perekonomian secara makro sedang berada pada tahap pemulihan. Selain itu, kebijakan menaikkan CHT juga menunjukkan minimnya sense of crisis terhadap industri yang terdampak situasi Covid-19 sekarang ini.

Seharusnya kebijakan menaikkan CHT mempertimbangkan tantangan berat yang dihadapi perusahaan produsen rokok berupa keberadaan rokok illegal. Preferensi untuk merokok masih cukup tinggi dengan pilihan mengkonsumsi rokok illegal. Industri Hasil Tembakau (IHT) menyerap tenaga kerja yang cukup besar (60 persen bekerja di Sigaret Kretek Tangan/SKT).

Kenaikan CHT yang berturut-turut sejak Tahun 2020 bukan kebijakan produktif dan kreatif. Kebijakan menaikkan CHT tentu akan berdampak negatif terhadap kinerja produsen rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan tarif CHT karena sangat menekan petani tembakau, produsen industri tembakau, dan konsumen, kata Choki.

Dikatakan lagi, sementara itu, terdapat pemberlakuan kebijakan pungutan tarif cukai yang tidak seimbang, karena tarif cukai, HJE maupun besaran kenaikan tarif cukai saat ini tidak mencerminkan aspek yang berkeadilan.

Dikatakan, industri hasil tembakau (IHT) jenis SKM, SKT dan SPM memberikan pendapatan penerimaan negara yang cukup signifikan terhadap APBN, penerimaan dari CHT sebesar 97 persen dari seluruh penerimaan cukai atau hampir 17 persen dari pendapatan negara.

Industri rokok menyerap tenaga kerja yang cukup besar baik di sektor manufaktur maupun di perkebunan dan distribusi. Semua produsen rokok mengalami kontrasi dari dampak pandemi Covid-19.

Ketiga pengamat ekonomi ini menyimpulkan, belum saatnya diberlakukan kenaikan tarif CHT terutama di masa pandemi ini . Kenaikan tarif CHT seharusnya mempertimbangkan keberlangsungan produksi rokok dan keberlangsungan industri rokok.

Kenaikan tarif CHT justru menciptakan kehilangan pelerjaan bagi petani tembakau, pekerja manufaktur, pedagang eceran dan profesional industri serta berpotensi mengurangi kontribusi terhadap pendapatan Negara. Produsen lokal akan berkurang drastis akibat masuknya perusahaan asing dan barang impor.Kenaikan CHT juga berpotensi pasar rokok akan dikuasai oleh perusahaan asing. Kenaikan CHT justru akan meningkatkan jumlah peredaran rokok ilegal dan bukan menekan jumlah perokok dalam hubungannya dengan prevelensi jumlah perokok, baik orang dewasa maupun ana-anak serta dari aspek kesehatan.

Peredaran rokok ilegal yang semakin masif di berbagai daerah dan luput dari pengawasan oleh pihak yang berwenang, kata mereka.Kalau cukai rokok tetap dinaikkan, pebisnis tidak mau rugi, maka yang jadi korban, iya masyarakat pembeli juga, karena harga juga ikut naik. Cukai rokok itu antara Rp400 sampai Rp1.000/ bungkusnya.(*)

Editor
: Bantors
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com