Ketua Aspatan Sumut: Gubernur Harus Tegas Terhadap Pelaku Alihfungsi Lahan Pertanian


138 view
Ketua Aspatan Sumut: Gubernur Harus Tegas Terhadap Pelaku Alihfungsi Lahan Pertanian
Foto: Ist/harianSIB.com
Ketua DPD Assosiasi Pedagang dan Petani (Aspatan) Sumut, Toni Togatorop SE MM 

Medan (SIB)

Ketua DPD Assosiasi Pedagang dan Petani (Aspatan) Sumut Toni Togatorop SE MM meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk bersikap tegas terhadap pelaku yang mengalihfungsikan lahan pertanian ke non pertanian (baik menjadi perkebunan maupun bangunan), karena ada sanksi hukumnya berupa kurungan penjara.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) baik pejabat maupun pengusaha yang mengalihkan lahan pertanian ke non pertanian, demi mendapatkan keuntungan, bisa dikenakan sanksi penjara," tegas Toni Togatorop kepada wartawan, Minggu (3/7) di Medan.

Perlu ditegaskan, tambah mantan Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut ini, mengalihfungsikan lahan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak mendukung kehidupan orang banyak, sehingga lahan pertanian harus tetap dijaga dan dimanfaatkan sesuai undang-undang perlindungan lahan tersebut.

"Jika masih ada yang terus melakukan pengalihfungsian lahan pertanian, kita minta Gubernur Sumut bertindak tegas dengan mengadukannya kepada aparat terkait, agar dilakukan proses hukum. Apalagi oknum pelaku yang mengalihkan, tujuannya untuk kepentingan bisnis, sehingga mengganggu kedaulatan pangan, tentunya wajib ditindak tegas," tambah Toni.

Bagi penasihat sejumlah Kelompok Tani di Dairi, Karo dan Pakpak Bharat ini, saat ini Indonesia umumnya dan Sumut khususnya tengah berusaha memenuhi kebutuhan pangan yang akhir-akhir ini sudah menjadi sensasi nasional dan dunia, sehingga semua pihak wajib melindungi ketahanan pangan dengan tidak menjual areal pertaniannya untuk kepentingan bisnis.

"Menjaga ketahanan pangan ini jangan dianggap main-main. Lahan yang sudah ditetapkan menjadi lahan pertanian, tidak dibenarkan diubah menjadi lahan lain atau non pertanian guna kepentingan korporasi atau personal maupun kelompok, karena adanya ancaman defisit pangan dunia menjadi ancaman bagi kita, sehingga perlindungan lahan harus menjadi kewajiban semua komponen," tegasnya.

Perlu diketahui, tandas mantan Ketua Badan Kehormatan Dewan ini, jika terjadi krisis lahan-lahan pertanian, tentu ketahanan pangan juga bakal ambruk dan dipastikan rakyat akan kelaparan.

Dalam hal ini, Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko harus lebih peka terhadap ketersediaan lahan pertanian dimaksud.

"Saatnya Pemprov Sumut dan kabupaten/kota lebih peka terhadap oknum pelaku yang sangat getol mengalih-fungsikan lahan pertanian. Jika ada pejabat yang kedapatan menyetujui alih fungsi lahan yang mengakibatkan luas lahan pertanian berkurang bisa diancam delapan tahun penjara," katanya. (A4/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com