Ketua BBHAR PDIP Sumut Angkat Bicara Terkait Kiki Handoko Gugat SK Mendagri


155 view
Ketua BBHAR PDIP Sumut Angkat Bicara Terkait Kiki Handoko Gugat SK Mendagri
Foto Dok/Leo Bukit
Ketua BBHAR DPD PDIP Sumut Nurdin Sipayung
Medan (harianSIB.com)

Ketua Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Sumut Nurdin Sipayung angkat bicara terkait anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Kiki Handoko Sembiring mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Ia mengatakan pihaknya saat ini belum mengetahui pengajuan gugatan yang baru ini, karena belum ada relaas panggilan dari pengadilan. Oleh karena itu, pihaknya belum mau memberikan tanggapan apapun.

"Gugatan ke PN Medan yang baru ini, kami belum tau, tapi gugatan 4 bulan yang lalu ke PN Medan Nomor perkara 219/Pdt.Sus-Parpol/2021 /PN Mdn, ditolak. Putusan itu sendiri dibacakan majelis hakim pada 21 Juni 2021," katanya kepada harianSIB.com, Senin (11/10/2021).

Usai putusan di PN Medan ditolak, Kiki Handoko melanjutkan upaya kasasi, namun tidak diterima karena sudah lewat waktu mengajukan. "Itu informasi yang kami peroleh," ujarnya melalui telepon seluler.

Seperti diketahui, gugatan yang diajukan Kiki Handoko melalui tim kuasa hukumnya untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 161.12-4303 Tahun 2021, tentang pemecatan Kiki Handoko Sembiring sebagai Anggota DPRD Sumut.

Kiki Handoko Sembiring melalui kuasa hukumnya Firdaus Tarigan mengatakan, SK Mendagri yang telah diterimanya tertanggal 7 Oktober 2021 itu dinilai janggal. Kejanggalan itu menurut Firdaus diantaranya adalah, adanya surat SK DPP PDIP Nomor 47/KPTS/DPP/VII/2020 yang dijadikan dasar pertimbangan yang tertuang di dalam SK Mendagri.

"Bahwa surat itu belum memiliki kekuatan hukum yang tetap karena sesuai dengan petunjuk serta arahan dari putusan hakim PN Medan mengatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan dalam bagian pertimbangannya pada intinya mengarahkan agar klien kami untuk mengajukan keberatan atau permohonan penyelesaian terlebih dahulu di internal partai melalui mahkamah partai," kata Firdaus dalam keterangan persnya kepada wartawan, Minggu (10/10/2021) lalu. (*)

Penulis
: Leo Bukit
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com