Ketua DPD Partai Golkar Toba Sesalkan Pernyataan Edy Rahmayadi Terkait Sikap Fraksi Golkar Sumut Atas Pelaksanaan Anggaran Rp 2,7 Triliun


432 view
Ketua DPD Partai Golkar Toba Sesalkan Pernyataan Edy Rahmayadi Terkait Sikap Fraksi Golkar Sumut Atas Pelaksanaan Anggaran Rp 2,7 Triliun
Foto : Tribun Medan/Rechtin Hani Ritonga
Sekretaris Golkar Sumut, Dato' Ilhamsyah (tengah) menyampaikan keterangan pers pada Senin (15/8/2022) terkait pernyataan yang dilontarkan Gubernur Edy Rahmayadi saat rapat kerja teknis (rakernis) di Langkat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Agustus 2022 lalu.

Toba (SIB)

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Toba Effendi SP Napitupulu menyesalkan pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang mengatakan, Partai Golkar tidak menyetujui pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur jalan di Sumatera Utara.


Hal itu dikatakan Effendi SP Napitupulu didampingi Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Toba, Tomson Manurung kepada wartawan di Balige, Kamis (18/8) malam, terkait adanya pernyataan yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara perihal pelaksanaan anggaran Rp 2,7 triliun untuk perbaikan infrastruktur jalan di Sumut, saat rapat koordinasi (rakor) pencegahan dan pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Langkat.


"Kita menyesalkan pernyataan Gubernur Sumatera Utara yang disampaikan dalam forum resmi tersebut. Seolah - olah menggiring opini di masyarakat bahwa Partai Golkar di Sumatera Utara, tidak berpihak kepada pembangunan dan tidak berpihak kepada masyarakat," sesalnya.


Dikatakan Effendi yang juga Ketua DPRD Toba ini, pernyataan itu dipicu karena Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara memberikan kritik terhadap proyek Rp 2,7 triliun yang pelaksanaannya dilakukan secara multi years atau tahun jamak.


“Partai Golkar sangat mendukung pembangunan, apalagi proyek perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan sepanjang 450 Km tersebut, tetapi dalam pelaksanaan hendaknya taat azas dan mengikuti mekanisme sebagaimana di atur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," katanya.


Apalagi, tambahnya, anggota Fraksi Golkar Sumatera Utara, Edi Surahman mengatakan, Fraksi Partai Golkar mengkritik proyek Rp 2,7 triliun tersebut karena dilaksanakan secara multi year atau tahun jamak, di mana penggunaannya tahun 2022 Rp 500 miliar, tahun 2023, Rp 1,5 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp 700 miliar.


"Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran kegiatan multiyears/tahun jamak harus mendapat persetujuan DPRD dan dalam PP tersebut juga diatur bahwa kegiatan multiyears/tahun jamak tidak melampaui masa jabatan kepala daerah berakhir. Menurut politisi Partai Golkar, ini 2 point tersebut tidak terpenuhi. Pertama soal persetujuan DPRD dan yang kedua masa jabatan Edy Rahmayadi Gubernur Sumut akan berakhir tahun 2023. Inilah critical point yang disampaikan Partai Golkar," ungkapnya.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com