Ketua DPD RI Dukung Polri Awasi Dana Desa untuk Penanganan Covid-19


127 view
Ketua DPD RI Dukung Polri Awasi Dana Desa untuk Penanganan Covid-19
Foto Dok
LaNyalla Mattalitti
Jakarta (harian SIB.Com)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung langkah Polda Sumatera Barat yang menginstruksikan jajarannya mengawasi pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19. Sebab, pengawasan harus dilakukan untuk meminimalisir penyelewengan.

Senator dari Dapil Jatim ini mengemukakan, alokasi DD sebesar 8 persen untuk penanganan Covid-19 sangat besar.

Karena itu, pengawasan dalam penggunaannya sangat perlu agar tepat sasaran sehingga manfaat dan kontribusinya dalam menekan pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian masyarakat benar-benar dirasakan

LaNyalla berharap semua Kepolisian Daerah di Indonesia meniru langkah Polda Sumbar. Namun diminta pengawasan ketat jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan miskomunikasi.

“Tujuan pengawasan kan baik. Saya harap ada kerja sama yang harmonis melalui keterlibatan semua pihak untuk bersama-sama bertanggungjawab dalam penanganan penyebaran Covid-19 yang belakangan ini mulai naik lagi,” kata LaNyalla kepada wartawan termasuk jurnalis Koran SIB Jamida Habeahan, Rabu (16/6/21), di Jakarta.

Ia menambahkan aparat desa tidak perlu takut diawasi, sementara di lain pihak aparat juga sebaiknya memberi arahan dengan benar.

Para kepala desa diminta untuk tetap fokus pada penanganan dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar warga sedapat mungkin diselamatkan dari potensi terpapar virus.

Menurut LaNyalla, kejadian klaster hajatan di dua desa di Jawa Timur, harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.

Sebab, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat kegiatan perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih. Makanya gunakan dana desa secara tepat sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat.

Dikatakan, penggunaan DD untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa.

Kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan aparatur desa mencapai total Rp 111 miliar. Angka ini menempati posisi kedua kerugian negara pada 2020, setelah praktek korupsi yang dilakukan klaster politik yakni anggota legislatif dan kepala daerah sebesar Rp 115 miliar. (*)

Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com