Ketua DPRD Humbahas Surati Kajati Sumut

* Mohon Bantuan untuk Memeriksa Sejumlah Pelanggaran

2.006 view
Ketua DPRD Humbahas Surati Kajati Sumut
Foto: Ist/harianSIB.com
Ramses Lumban Gaol dan John Harry Marbun 

Humbahas (SIB)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Ramses Lumban Gaol SH menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto SH MH memohon bantuan untuk memeriksa sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu yang diduga tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ramses Lumban Gaol ketika dihubungi SIB via selulernya, Selasa (29/11) membenarkan surat permohonan bantuan pemeriksaan tersebut.

Dia mengatakan, langkah untuk menyurati penegak hukum itu sesuai dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Humbahas serta adanya pengaduan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait adanya sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemkab Humbahas.

Kata dia, sejumlah dugaan pelanggaran itu telah mereka tindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan disimpulkan, ditemukan sejumlah pelanggaran yang patut untuk ditindaklanjuti ke penegak hukum.

“Iya benar, kita menyurati Kepala Kejaksaan Sumatera Utara memohon bantuan pemeriksaan terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan Pemkab Humbahas,” ucapnya.

Adapun sejumlah pelanggaran yang dia maksud yang dituangkan dalam surat permohonan itu terdiri dari, keterlambatan penyerapan anggaran APBD Kabupaten Humbahas yang selalu terjadi dari tahun ke tahun dan tidak pernah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut seolah-olah tidak mengindahkan instruksi Presiden RI dalam hal ini Menteri Keuangan yang menginstruksikan agar setiap kabupaten/kota se-Indonesia segera melaksanakan percepatan penyerapan anggaran APBD.

Dalam surat itu juga dijelaskan, sesuai dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Humbahas, ada indikasi dana transfer dari pemerintah pusat sebagai pendapatan pemerintah Kabupaten Humbahas didepositokan dulu di beberapa bank.

“DPRD Humbahas telah mencoba menelusuri aliran kas dan transaksi keuangan, namun terbentur dalam aturan kerahasiaan bank untuk perlindungan konsumen,” tulis Ramses dalam surat itu.

Lebih lanjut, dalam surat itu juga dituangkan, berdasarkan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Humbahas terdapat kegiatan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) sebesar Rp22 miliar tidak tertampung dalam APBD Humbahas TA 2022. Namun kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan pembayaran uang muka sebesar 30 persen kepada penyedia jasa.

Lebih lanjut dalam surat itu diuraikan, setelah pekerjaan selesai 100 persen, penyedia jasa meminta sisa pembayarannya kepada Pemkab Humbahas, namun belum terealisasi mengingat dana untuk kegiatan PHJD tidak tertampung dalam APBD Humbahas, sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat (penyedia jasa). Selain itu, pembayaran uang muka sebesar 30 persen yang diterima oleh penyedia jasa juga tidak diketahui sumber dananya.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com