Ketua DPRD SU: Pertamina Tak Transparan dan Terlalu Gegabah Naikkan Harga BBM Non Subsidi

* Akan Panggil Dirut Pertamina dan Gubernur

323 view
Ketua DPRD SU: Pertamina Tak Transparan dan Terlalu Gegabah Naikkan Harga BBM Non Subsidi
Foto: SIB/Firdaus Peranginangin
PIMPIN RAPAT: Ketua DPRD Sumut Drs  Baskami Ginting saat memimpin rapat Komisi C DPRD Sumut dengan PT Pertamina (Persero), Biro Ekonomi dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Sumut, Hiswana Migas, Rabu (21/4) di DPRD Sumut.
Medan (SIB)
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menilai PT Pertamina terlalu gegabah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) non-subsidi di Sumut yang dikaitkan dengan Pergub Sumut No 1 tahun 2021. Jika Pergub itu menjadi "biang masalah" terhadap kenaikan BBM, dewan akan merekomendasikannya untuk dicabut.

"Kita sangat sesalkan kenaikan harga BBM itu, tidak disertai pemberitahuan kepada masyarakat. PT Pertamina terkesan seenaknya menaikkannya saat masyarakat dihadapkan pada pandemi Covid-19," kata Baskami Ginting saat memimpin rapat Komisi C DPRD Sumut dengan PT Pertamina (Persero), Biro Ekonomi dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Sumut, Hiswana Migas, Rabu (21/4) di DPRD Sumut.

Selain itu, lanjut Baskami Ginting, PT Pertamina juga terkesan tidak ada asas keterbukaan, karena menaikkan harga BBM secara mendadak dan tanpa pemberitahuan kepada masyarakat luas, sehingga DPRD Sumut didemo oleh masyarakat, padahal PT Pertamina yang buat ulah.

Lebih mengecewakan lagi, tambah Baskami, pihak PT Pertamina maupun Gubernur Sumut terus berbeda pendapat terkait kenaikan harga BBM yang rata-rata sebesar Rp200 per liter ini.

"Kita melihat, PT Pertamina terkesan tidak ada laporan terperinci tentang penyaluran masing-masing bahan bakar ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sehingga sulit diketahui berapa besar penyaluran BBM dan berapa pajak yang sudah disetorkan ke pemerintah melalui BP2RD," katanya.

Di hadapan Executive GM Regional Sumbagut PT Pertamina Herra Indra Wirawan, Region Manager Retail Sales I Pierre J Wauran, dan Unit Manager Communication Relation & CSR Pertamina Regional Sumbagut, Kepala BP2RD Riswan dan Kabid Victor Lumbanraja, Baskami mengaku terkejut adanya Pergub Sumut No 1/2021 dikaitkan dengan kenaikan BBM non subsidi.

"Terus terang kami tidak tahu Pergub itu, karena tidak ada pemberitahuan dan sejak awal tidak ada sosialisasi ke publik. Apalagi, berdasarkan laporan, Pertamina menaikkan tarif BBM menindaklanjuti Pergub No 1/2021. Tapi di pihak lain, Gubernur menegaskan tidak ada kaitan kenaikan BBM non subsidi dilakukan Pertamina dengan terbitnya Pergub No 1/2021," ujarnya.

Menyinggung terbitnya Pergub No 1/2021 kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan Pajak Rokok dikaitkan dengan kenaikan harga BBM non subsisi, Biro Ekonomi Setdaprov Sumut dan BPR2D terkesan saling buang badan.

Mengatasi masalah tersebut, Baskami Ginting bertekad akan menuntaskan masalah ini dengan memanggil Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan Gubernur Edy Rahmayadi dalam rapat dengar pendapat di DPRD Sumut.

"Kita berharap Dirut Nicke Widyawati hadir langsung bersama Gubernur nantinya. Keduanya tidak diwakilkan, karena kita ingin tahu dimana letak permasalahan dan apa solusinya, agar masalah kenaikan BBM dapat dituntaskan," tegas Baskami. (A4/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com