Ketua FN DPRD SU Minta Gubernur Tindak OPD Tangani 8 Kegiatan Bermasalah Temuan BPK RI

* BPK RI Beri "Warning" Pemprov Sumut agar Dituntaskan Dalam 60 Hari

158 view
Ketua FN DPRD SU Minta Gubernur Tindak OPD Tangani 8 Kegiatan Bermasalah Temuan BPK RI
Foto Dok
Zeira Salim Ritonga
Medan (SIB)
Ketua FN (Fraksi Nusantara) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menindak tegas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menangani delapan kegiatan bermasalah senilai Rp70 miliar di APBD Sumut TA 2020 yang menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Sumut.

"Gubernur Sumut harus tegas dalam persoalan ini, jangan gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga. Jangan gara-gara segelintir oknum di OPD yang menangani delapan kegiatan proyek itu, Provinsi Sumut dicap lagi sebagai provinsi terkorup," tegas Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Sabtu (29/5) melalui telepon di Medan.

Ditambahkan Bendahara DPW PKB Sumut itu, jika hasil temuan BPK RI tersebut dibiarkan tanpa ada teguran atau tindakan berupa pencopotan oknum OPD yang menangani delapan kegiatan tersebut, tentunya akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja pemerintahan di jajaran Pemprov Sumut.

"Satu sisi, saya tetap memberikan apresiasi terhadap Pemprov Sumut yang telah meraih tujuh kali berturut-turut atas perolehan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tentang tata kelola keuangan Pemprov Sumut. Tapi perlu diingat, penilaian BPK RI tersebut belum menjamin tidak ada unsur korupsi terhadap tata kelola keuangan Pemprov Sumut," katanya.

Namun, katanya, untuk menjamin tidak berlanjutnya kepada proses hukum atas delapan kegiatan yang ditemukan BPK bermasalah, alangkah baiknya Pemprov Sumut segera melakukan perbaikan ataupun pengembalian atas kelebihan pembayaran kepada BPK.

"Berdasarkan aturan, dalam temuan BPK RI tersebut harus dikembalikan kerugian atau kelebihan keuangan ke kas negara paling lama 60 hari setelah diumumkan temuan tersebut. BPK telah beri warning, jika pada waktu yang telah ditetapkan juga tidak dipenuhi, dilanjutkan kepada proses hukum," tandas Zeira sembari meminta OPD yang menangani segera mengembalikannya.

Seperti diketahui, tandas Wakil Ketua Komisi B ini, BPK RI saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD Sumut, menemukan delapan kegiatan pada APBD 2020 bermasalah.

Adapun kedelapan kegiatan tersebut, tambah Zeira, terkait penanganan pandemi Covid-19 di Sumut yang tidak sesuai ketentuan, adanya kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan, ada belanja bantuan pembuatan bak becak bermotor yang belum selesai dikerjakan dan lainnya. (A4/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com