Ketua KNPI Humbahas Dukung Langkah Komisi B DPRD Jemput Dokumen Kontrak Proyek ke Dinas Perkim


126 view
Ketua KNPI Humbahas Dukung Langkah Komisi B DPRD Jemput Dokumen Kontrak Proyek ke Dinas Perkim
Istimewa
Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Dina Situmeang SH MH 
Humbahas (SIB)
Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Dina Situmeang SH MH mengatakan sangat mengapresiasi dan mendukung langkah Komisi B DPRD Humbahas yang langsung menjemput dokumen kontrak proyek ke Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Humbahas sebagai bahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

"Yang pasti kita sangat mendukung langkah tim Komisi B DPRD Humbang Hasundutan. Ini suatu gebrakan yang patut diapresiasi. Itu membuktikan mereka benar-benar ingin melakukan pengawasan bidang pembangunan di daerah kita," kata Dina Situmeang kepada SIB via selulernya, Kamis (14/10).

Lebih lanjut Dina mengatakan, tindakan tim Komisi B DPRD Humbahas yang langsung mendatangi Kantor Dinas Perkim untuk meminta data-data proyek dan puluhan dokumen kontrak kegiatan yang bersumber dari APBD Humbahas TA 2021 di dinas itu sudah sangat tepat. Menurut dia, langkah seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh para anggota dewan lainnya untuk mengawasi anggaran maupun jalannya pembangunan di daerah itu.

"Begitulah seharusnya wakil rakyat. Harus langsung jemput bola. Jangan hanya menunggu saja. Anggota dewan itu harus aktif dan peka terhadap permasalahan dan keluhan masyarakat," ucapnya.

Dosen dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) itu menambahkan, sesuai dengan keterangan tim Komisi B DPRD Humbahas saat mendatangi Kantor Dinas Perkim yang sudah dimuat di beberapa media, mereka (DPRD) sudah meminta nama-nama kegiatan dan kontrak kegiatan itu saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan dinas tersebut. Namun, permintaan itu belum diindahkan oleh Dinas Perkim. Sehingga menurut dia, sudah sangat tepat apabila mereka (DPRD) langsung menjemputnya ke dinas itu.

"Sekali saya sampaikan, kita sebagai masyarakat Humbang Hasundutan sangat mendukung langkah yang mereka (Komisi B) buat. Karena jujur, baru kali ini saya melihat legislatif turun langsung meminta kontrak kegiatan proyek APBD. Ini sebuah awal yang baik untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kita berharap hal yang sama juga dilakukan dengan dinas yang lain supaya tidak terkesan ada diskriminatif," harap Dina.

Wanita yang juga aktif sebagai advokat itu juga berharap dengan adanya dokumen kontrak kegiatan yang dipegang oleh tim Komisi B itu, diharapkan dapat meminimalisir segala kecurangan maupun penyelewengan anggaran pada setiap proyek yang dikerjakan oleh rekanan melalui pengawasan yang mereka lakukan di lapangan.

"Harapan kita, ini tidak hanya sebatas gertak sambal. Harus ada hasil dan manfaatnya buat masyarakat. Karena ini menyangkut uang negara. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang maupun penyelewengan anggaran," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi B DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) mendatangi Kantor Dinas Perkim di Komplek Perkantoran Tano Tubu, Doloksanggul, Senin (4/10) lalu.

Kedatangan tim Komisi B DPRD Humbahas yang dipimpin Ketua Marsono Simamora itu diterima Plt Kadis Tarukim, Anggiat Manullang dan salah satu kepala bidang bernama Benton Lumban Gaol dan seorang staf di ruang kerjanya.

Marsono yang saat itu didampingi Sekretaris Komisi B Charles Purba dan anggota Komisi C Bantu Tambunan, Togu Purba dan Muslim Simamora itu kepada Plt Kadis menjelaskan, kedatangan mereka untuk meminta data-data proyek dan kontrak kegiatan yang bersumber dari APBD Humbahas TA 2021 yang ditangani dinas itu.

"Kami sudah berulang kali menyurati dan meminta bapak untuk menyerahkan nama-nama kegiatan di dinas ini. Tapi sampai sekarang tidak ada. Jadi kami berinisiatif langsung datang ke sini untuk mempertanyakan kendalanya. Dan selama ini kami tidak pernah ke mari. Sebenarnya kami bisa menyurati bapak untuk datang ke kantor DPRD. Tapi kami butuh, dan sudah ingin ke lapangan. Tapi tidak mungkin kami pergi ke lapangan tanpa dokumen seperti surat kontrak dan nama-nama kegiatan," kata Marsono.

Plt Kadis Tarukim, Anggiat Manullang saat diwawancarai wartawan mengaku mendukung langkah tim Komisi B DPRD Humbahas tersebut.

"Kita (lihat). Positif lah. Kalau memang diperlukan, kita dukung," katanya sambil meninggalkan wartawan. (BR7/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com