Kewenangan DPD RI Perlu Diperkuat Melalui Amendemen UUD 1945


127 view
Kewenangan DPD RI Perlu Diperkuat Melalui Amendemen UUD 1945
(KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo)
Amandemen UUD 1945
Jakarta (harianSIB.com)
Kelompok DPD di MPR menilai saat ini dibutuhkan penataan kewenangan DPD RI. Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI dinilai perlu dikuatkan dalam rangka perjuangan aspirasi dan kepentingan daerah untuk mewujudkan percepatan pembangunan.

Bendahara Kelompok DPD RI di MPR Fahira Idris mengatakan hal itu dalam dialog kebangsaan dengan tema “Penataan Kewenangan DPD RI”, Selasa (29/9/21), di Gedung DPD RI, Senayan, sebagaimana dilaporkan jurnalis Koran SIB Jamida P Habeahan.

Menurutnya, saat ini DPD RI memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Padahal, banyak kepentingan daerah yang dititipkan kepada DPD RI untuk diperjuangkan di pusat.

Makanya, kata Fahira, Kelompok DPD RI di MPR akan melakukan kajian terkait penguatan kewenangan DPD RI, salah satunya melalui amendemen konstitusi.

Sementara anggota DPD RI dari Sumatera Barat, Alirman Sori menyoroti Pasal 22 D UUD 1945. Disarankannya agar kata ‘dapat’ di ayat (1) diubah.

“Kalau ingin melakukan penataan kewenangan DPD RI, terdapat di pasal 22 D. Tinggal ganti saja kata 'dapat', lalu DPD RI membahas sesuai kewenangan di ayat (1) sampai tuntas secara tripartit,” ucapnya.

Alirman mengemukakan, jika DPD RI ingin melakukan amendemen, harus dilakukan secara komprehensif, termasuk melakukan kajian yang dituangkan dalam naskah akademik mengenai apa yang perlu di amendemen dari UUD 1945.

Untuk memperkuat kewenangan DPD RI, harus melalui jalur konstitusi, bukan Undang-Undang semata. Karena jika lewat Undang-Undang, akan berpotensi diubah seiring dengan kondisi politik yang ada.

“Soal DPD, pintunya hanya perubahan konstitusi. Kalau bandulnya diletakkan di Undang-Undang, akan berayun kemana-mana seusai dengan situasi politik yang ada. Penataan sistem ketatanegaraan harus diletakkan di konstitusi dan ini suatu keniscayaan,” tukasnya.

Pakar Hukum dan Tata Negara Gregorius Seto Harianto menjelaskan, belum terciptanya sistem bikameral di Indonesia, dikhawatirkan akan mengarah pada sistem liberal.

Padahal, kata dia, jika semua pihak tetap berpegang pada Pancasila yang menerapkan konsep musyawarah mufakat, sistem liberal tidak akan terjadi di Indonesia.

Seto yang juga anggota Forum Konstitusi ini mengusulkan agar DPD RI dilibatkan dalam pembahasan setiap RUU yang berkaitan dengan daerah secara tripartit. Tidak seperti saat ini, keterlibatan DPD RI tidak sampai pengesahannya.

Pengamat politik, Tony Rosyid mengatakan, adanya keterbatasan kewenangan DPD RI akan berpengaruh pada hasil perjuangan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat pusat. Apalagi saat ini keberadaan UU Omnibus Law memunculkan adanya sentralisasi. Padahal salah satu tujuan DPD RI dibentuk adalah untuk mengawal otonomi daerah.

Karena itu, DPD RI harus diperkuat kewenangannya. Karena sebagai lembaga yang dibentuk UUD 1945 dan mewakili daerah, kewenangan DPD RI seharusnya tidak seperti yang ada saat ini. (*)

Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com