Komisi A DPRD SU Ingatkan Diskominfo Pahami Kewenangan Terkait Seleksi Calon KI Sumut

* Agar Tidak Menimbulkan Polemik Berkepanjangan

153 view
Komisi A DPRD SU Ingatkan Diskominfo Pahami Kewenangan Terkait Seleksi Calon KI Sumut
(Foto SIB/Firdaus Peranginangin)
Bahas Rekrutmen: Komisi A DPRD Sumut menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kominfo Sumut, Ketua KI (Komisi Informasi) Sumut Robinson Simbolon,  membahas seleksi  calon KI Sumut,  yang dipimpin Ketua Komisi A Hendro Susanto didampingi Sekretaris Jonius Taripar Hutabarat,  Senin (24/5) di DPRD Sumut.
Medan (SIB)
Komisi A DPRD Sumut mengingatkan Kadiskominfo (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika) Sumut agar memahami kewenangan terkait seleksi atau proses rekrutmen calon komisioner Komisi Informasi (KI) Sumut, agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal ini disampaikan anggota Komisi A DPRD Sumut Rudy Hermanto, Timbul Sinaga, Irham Buana Nasution dan lainnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumut dengan Dinas Kominfo Sumut, Ketua KI (Komisi Informasi) Sumut Robinson Simbolon, yang dipimpin Ketua Komisi A Hendro Susanto didampingi Sekretaris Jonius Taripar Hutabarat, Senin (24/5) di DPRD Sumut.

"Kami tau atas dasar semangat yang menggebu-gebu dalam proses rekrutmen calon KI Sumut, pak Kadis melakukan tahapan pengumuman seleksi tanpa mengindahkan aturan yang ada. Ini bukan kesalahan Pak Kadis, tapi didasari semangat," ujar Timbul Sinaga.

Irham Buana dan Rudy Hermanto juga meminta agar Kadis Kominfo Irman Oemar memahami kewenangan antara panitia seleksi sebagai pihak yang memfasilitasi seluruh kebutuhan dan tim seleksi dalam hal ini melayani administrasi.

"Fasilitasi saja secara administrasi termasuk anggaran. Selanjutnya, pengumuman tahapan-tahapan itu jadi kewenangan tim seleksi, jangan kewenangan mereka diambil alih panitia seleksi," ungkapnya.

Penegasan yang sama juga disampaikan Rudy Hermanto, agar proses mengenai penerimaan calon anggota KI Sumut mematuhi regulasi yang ada. Regulasi ini tercantum dalam Peraturan KI Nomor 4/2016.

"Semua ada aturannya, termasuk kedudukan panitia seleksi dan tim seleksi. Karena itu, jika ada kewenangan tim seleksi yang diambil alih oleh panitia seleksi, sebaiknya hal ini kita kembalikan sesuai aturan," tegasnya sembari menambahkan, seluruh tahapan harus berpedoman pada regulasi, sehingga tidak ada kecacatan hukum yang berpotensi memicu persoalan hukum.

Kadiskominfo Irman Oemar dalam rapat ini mengatakan, pengumuman pendaftaran calon anggota KI yang dilakukannya dalam kapasitas sebagai panitia seleksi, untuk mempercepat proses rekrutmen karena masa kerja anggota KI Sumut berakhir pada 19 April 2021 lalu.

"Jadi dalam aturan panitia seleksi akan memfasilitasi pembentukan tim seleksi yang insyaallah sudah diteken Gubernur besok (maksudnya, Selasa-red)," katanya sembari mengaku yang dilakukannya hanya ingin agar proses rekrutmen dapat dipercepat. (A04/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Tag:DPRD SU
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com