Komisi B DPRD SU: Kadishut Jangan Cari “Kambing Hitam” Soal Banjir Bandang Parapat

* Jangan Terlalu Bernafsu Bela Perusahaan Pemegang HPH, HTI dan Mafia Illegal Logging

308 view
Komisi B DPRD SU: Kadishut Jangan Cari “Kambing Hitam” Soal Banjir Bandang Parapat
Foto Istimewa
 Ilustrasi foto banjir bandang Parapat 

Medan (SIB)

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengingatkan Kadishut (Kadis Kehutanan Sumut) Herianto, agar jangan mencari "kambing hitam" terkait banjir bandang dan tanah longsor di sekitar Parapat Danau Toba, karena para pemegang izin HPH (hak pengusahaan hutan), HTI (hutan tanaman industri) dan mafia kayu akan semakin "ganas" menghancuri hutan di daerah itu.


"Kita ingatkan Kadishut jangan cari kambing hitam terkait penyebab banjir bandang di Parapat," tegas Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Kamis (27/5) di DPRD Sumut menanggapi statemen Kadishut Sumut yang menyebut banjir di Parapat akibat galian C di APL (Areal Penggunaan Lain) oleh masyarakat.


Menurut Bendahara DPW PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Sumut ini, pernyataan Kadishut Sumut menyebut banjir Parapat akibat galian C terlalu dini, karena belum ada hasil investigasi ataupun data topografi citra satelit mengenai data hutan disekitar kawasan Danau Toba.


"Sepertinya bukan semata-mata akibat galian C, tapi faktanya penggundulan hutan secara sporadis, dilakukan perusahaan maupun oknum masyarakat, karena ada yang punya izin HTI seperti yang diberikan kepada TPL, HPH dan ada yang melakukan secara ilegal," katanya.


Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut ini menyebutkan, tidak ada yang dilakukan Dishut Sumut untuk menyelamatkan Danau Toba, karena hutan di kawasan danau kebanggaan Sumut tersebut sudah gundul dan terjadi pencurian hutan di sejumlah kawasan oleh para mafia kayu beserta perusahaan yang mengantongi izin dengan tebang habis.


"Jadi yang perlu kita tanya Kadishut, apa kaitannya banjir bandang dengan galian C. Kalau penebangan hutan masih bisa diterima akal, karena yang tinggal di perbukitan kawasan Danau Toba tunggulnya, pohon-pohonnya sudah diangkut," ujar anggota Pansus Kehutanan DPRD Sumut yang ikut melakukan investigasi baru-baru ini ke lokasi.


Jika hutan gundul, katanya lagi, tidak ada lagi penahan air yang deras mengikis tanah dan semua beton-beton juga bisa runtuh, yang akhirnya menimbulkan banjir besar. Salah satu ciri terjadinya penggundulan hutan berdampak terhadap iklim daerah kawasan Danau Toba tidak lagi sejuk dan dingin.


Untuk mengembalikan iklim dan hutan seperti semula, menurut Zeira, Dishut Sumut perlu menyediakan anggaran untuk program penghutanan kembali dengan menanam pohon-pohon keras yang hasilnya bisa dipanen masyarakat. Ini yang harus disosialisasikan pemerintah kepada masyarakat membuat program penanaman pohon yang bermanfaat untuk masyarakat, sehingga otomatis pohon itu dijaga.


Dikatakannya, penanaman pohon bermanfaat, seperti pohon mangga, manggis dan jenis pohon bermanfaat lainnya sudah tugas pemerintah melali Dishut Sumut, karena pemilik otonom wilayah Pemprovsu. Apalagi daerah kawasan Danau Toba status hutannya, merupakan hutan produksi terbatas dan hutan lindung.


"Kalaupun galian C penyebab banjir, Dishut harusnya berkoordinasi dengan Dinas SDAM (Sumber Daya Air dan Mineral) Sumut dan kabupaten untuk menghentikan galian C. Silahkan lakukan audit geografis untuk melihat keadaan hutan di sekitar Danau Toba," tegas Zeira.


Anggota dewan yang sangat peduli Danau Toba ini juga mendesak Dishut Sumut untuk segera membuktikan ungkapannya kepada masyarakat dengan menggunakan citra satelit, terkait apa yang sebenarnya terjadi di kawasan hutan Parapat. Jangan melontarkan statemen yang belum ada hasil investigasi.


"Jangan terlalu bernafsu membela perusahaan pemegang izin HPH, HTI maupun mafia illegal logging di kawasan Danau Toba, karena efeknya sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar Danau Toba," tegas Zeira sembari menyesalkan sikap Kadishut Sumut yang mencoba cari "kambing hitam" terkait banjir bandang Parapat. (A4/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com