Komisi II DPR RI Dukung Penuh Program Strategis Kementerian ATR/BPN


265 view
Komisi II DPR RI Dukung Penuh Program Strategis Kementerian ATR/BPN
Foto : harianSIB.com/Mangihut Simamora
SERTIFIKAT  : Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, memberikan sertifikat tanah kepada 10 orang yang mewakili masayarakat penerima sertifikat tanah melalui program PTSL Kabupaten Asahan dalam kegiatan sosialisasi program strategis Kementerian ATR/BPN di Aula Marina Hotel Kisaran, Selasa (27/10/2021).
Kisaran (harianSIB.com)

Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kantah ATR/BPN) Kabupaten Asahan menggelar sosialisasi program strategis Kementerian ATR/BPN. Kegiatan ini dirangkai pemberian sertifikat tanah secara simbolis kepada 10 orang mewakili 2.365 masyarakat penerima sertifkat di Asahan di Aula Marina Hotel Kisaran, Rabu (27/10/2021).

Bertindak sebagai narasumber Dr Yagus Suyadi SH M.Si Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Masyarakat Adat, Ketua Komisi II DPR RI Dr H Ahmad Doli Kurnia Tanjung S.Si MT, M Shafik Ananta Inuman ST MUM Sekretaris Dirjen Pengendalian, Penertiban Tanah dan Ruang, mewakili Ka.Kanwil ATR/BPN Sumut Indra Imanuddin SH MHum Kabid Penetapan dan Pendaftaran Hak Tanah, serta sebagai moderator Ka.Kantah ATR/BPN Asahan Syafrizal Pane SH.

Dr Yagus Suyadi dalam pemaparannya sekaligus membuka acara mengatakan sosialisasi melibatkan dan bekerja sama dengan Komisi II DPR RI. Program tersebut di antaranya adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria, sebutnya, merupakan amanat UUPA kepada pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. Program PTSL dilaksanakan secara berkesinambungan, hingga nanti sesuai rencana di tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar.

“Artinya, nama-nama dalam sertifikat yang dikeluarkan PTSL dijamin undang-undang sebagai pemilik yang sah,” ujarnya.

Reforma agraria, lanjut Yagus, salah satu kegiatannya adalah pensertifikatan tanah melalui redistribusi tanah. “Ini juga menjamin kepastian hukum, namun esensinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang dulunya tidak punyai tanah, menjadi memiliki tanah. Masyarakat yang dulunya tidak punya bukti kepemilikan, di sini akan diberikan bukti kepemilikan berupa sertifikat hasil redistribusi tanah,” jelasnya.

Lebih lanjut Yagus menerangkan, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan puluhan juta sertifikat melalui program PTSL. Tahun 2017, awal kegiatan PTSL dilaksanakan diterbitkan 5,4 juta sertifikat, tahun kedua 9,3 juta dan di tahun ketiga ada 11,2 juta. “Tahun ini, meski ada pandemi dan refocusing 6,8 juta sertifikat bisa diterbitkan. Pencapaian tersebut tidak akan dapat diraih tanpa dukungan Komisi II DPR RI. Mudah-mudahn tahun depan bisa ditingkatkan melebihi tahun ketiga,” harapnya.

Sementara, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI sebagai mitra Kementerian ATR/BPN memberi dukungan penuh kepada program strategis tersebut. Menurut Ketua Komisi II DPR RI itu, dukungan diberikan karena program dimaksud betul-betul mewakili kepentingan rakyat.

“Program ini betul-betul berbicara tentang hak dan memastikan masyarakat punya hak secara legal atau berkekuatan hukum. Kita akan kawal program ini, dengan harapan bisa berjalan sesuai rencana. Terkhusus untuk Asahan, karena saya anak Asahan berharap PTSL bisa selesai sebelum tahun 2025,” katanya.

Pantauan harianSIB.com, usai pemaparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara nara sumber dan peserta. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sesuai prokes Covid-19 secara ketat. Bagi peserta diwajibkan memakai masker, menjaga jarak dan harus melalui pemeriksaan test antigen sebelum memasuki ruang aula. Kegiatan berlangsung hingga malam hari dan diakhir makan bersama.(*)

Penulis
: Mangihut Simamora
Editor
: Robert/Eva
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com