Komnas Perempuan: Cegah Tragedi Kekerasan Seksual Terulang Kembali


530 view
Komnas Perempuan: Cegah Tragedi Kekerasan Seksual Terulang Kembali
Foto SIB/ Dok Veryanto Sitohang
Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang. 
Sidikalang (SIB)

Komnas Perempuan mengharapkan untuk selalu merawat ingatan tragedi Mei 98, untuk mencegah keberulangan tragedi kekerasan seksual melalui pengesahan UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini disampaikan Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang, Jumat (13/5/2022) melalui pesan elektronik.

Disampaikan Veryanto, kerusuhan massal yang meletus di kota-kota besar di Tanah Air di antaranya Jakarta, Medan, Surabaya, Solo, Palembang pada 13-15 Mei 1998 atau dikenal dengan tragedi Mei 1998 merupakan pelanggaran berat kemanusiaan. Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi bahwa telah terjadi 85 tindak kekerasan seksual massal, 52 kasus di antaranya adalah pemerkosaan yang dilakukan secara berkelompok (gang rape).

“Kini, 24 tahun sudah tragedi Mei 1998 berlalu, namun pertanggungjawaban negara atas tragedi tersebut masih belum juga terwujud, khususnya pemenuhan hak-hak perempuan korban baik penanganan maupun pemulihan yang komprehensif. Negara masih bergeming terhadap tuntutan penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu sementara para korban menua dalam penantian keadilan,” tulisnya, sebagaimana dikutip Jurnalis Koran SIB Edison Malau.

Ditambahkannya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didirikan atas tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual tragedi Mei 1998 dan kekerasan seksual umumnya, melawan lupa dengan mencatat adanya pertautan antara diskriminasi berbasis gender dan rasisme dalam tindak kekerasan seksual saat itu.

Diakuinya, Komnas Perempuan juga terus melakukan pemantauan pada tindak kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2022, jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia sebanyak 2.363 kasus dengan pemerkosaan di urutan tertinggi yakni 597 kasus atau 25%. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan bahwa pemerkosaan merupakan pelanggaran HAM yang meluas dan sistematis yang terjadi di banyak negara. Komnas Perempuan mencatat, kekerasan seksual juga digunakan sebagai salah cara untuk meneror dan menciptakan ketakutan massal.

“Pengesahan UU TPKS pada 12 April 2022 oleh DPR dan telah ditandatangani Presiden Republik Indonesia dengan nomor UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tonggak sejarah baru untuk memastikan ketidakberulangan kekerasan seksual terhadap perempuan,” tambahnya.

Ditekankannya, pengawalan pelaksanaan UU TPKS, pengesahan UU TPKS merupakan bentuk maklumat bahwa Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang berkomitmen menghapus segala bentuk kekerasan seksual dan berupaya menjamin memutus keberulangan.

Sebagai peringatan 24 tahun Tragedi Mei 98, Komnas Perempuan menyampaikan beberapa pernyataan sebagai. Pertama, Presiden RI melanjutkan dan atau melakukan berbagai upaya konkrit dalam penyelesaian persoalan pelanggaran HAM masa lalu, dalam kaitannya dengan Tragedi Mei ‘98, termasuk mempertimbangkan temuan TGPF ‘98 atas peristiwa kekerasan seksual yang telah terjadi dan melakukan upaya pemulihan terhadap korban dan keluarganya.

Selanjutnya, mengapresiasi DPR dan Pemerintah RI yang telah mengesahkan UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan berharap agar pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan UU TPKS tersebut.(*)

Editor
: Bantors
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com