Peringatan 24 Tahun Tragedi Mei 98

Komnas Perempuan Sampaikan Beberapa Penyataan


1.234 view
Komnas Perempuan Sampaikan Beberapa Penyataan
Foto: Ist/harianSIB.com
Veryanto Sitohang.

Sidikalang (SIB)

Komnas Perempuan mengharapkan untuk selalu merawat ingatan tragedi Mei 98, untuk mencegah keberulangan tragedi kekerasan seksual melalui pengesahan UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini disampaikan Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang kepada SIB, Jumat (13/5) melalui pesan elektronik.


Disampaikan Veryanto, kerusuhan massal yang meletus di kota-kota besar di tanah air di antaranya Jakarta, Medan, Surabaya, Solo, Palembang pada 13-15 Mei 1998 atau dikenal dengan tragedi Mei 1998 merupakan pelanggaran berat kemanusiaan. Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi bahwa telah terjadi 85 tindak kekerasan seksual massal, 52 kasus di antaranya adalah pemerkosaan yang dilakukan secara berkelompok (gang rape).


“Kini, 24 tahun sudah tragedi Mei 1998 berlalu, namun pertanggungjawaban negara atas tragedi tersebut masih belum juga terwujud, khususnya pemenuhan hak-hak perempuan korban baik penanganan maupun pemulihan yang komprehensif.


Negara masih bergeming terhadap tuntutan penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu sementara para korban menua dalam penantian keadilan,” tulisnya.


Ditambahkannya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didirikan atas tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual tragedi Mei 1998 dan kekerasan seksual umumnya, melawan lupa dengan mencatat adanya pertautan antara diskriminasi berbasis gender dan rasisme dalam tindak kekerasan seksual saat itu.


Diakuinya, Komnas Perempuan juga terus melakukan pemantauan pada tindak kekerasan terhadap perempuan.


Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Catahu) 2022, jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia sebanyak 2.363 kasus dengan pemerkosaan di urutan tertinggi yakni 597 kasus atau 25%. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan bahwa pemerkosaan merupakan pelanggaran HAM yang meluas dan sistematis yang terjadi di banyak negara.


Komnas Perempuan mencatat, kekerasan seksual juga digunakan sebagai salah cara untuk meneror dan menciptakan ketakutan massal.


“Pengesahan UU TPKS pada 12 April 2022 oleh DPR dan telah ditandatangani Presiden Republik Indonesia dengan nomor UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tonggak sejarah baru untuk memastikan ketidakberulangan kekerasan seksual terhadap perempuan,” tambahnya.


Ditekankannya, pengawalan pelaksanaan UU TPKS, pengesahan UU TPKS merupakan bentuk maklumat bahwa Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang berkomitmen menghapus segala bentuk kekerasan seksual dan berupaya menjamin memutus keberulangan.


“Komnas Perempuan juga menyoroti kondisi para korban pelanggaran HAM yang semakin lansia. Sebagian besar dari mereka telah berpulang tanpa mendapatkan keadilan atas pelanggaran HAM yang telah merenggut masa muda dan masa depannya. Komnas Perempuan mendorong pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap mereka, terutama dalam memberikan layanan kesehatan fisik dan psikis serta bantuan ekonomi yang amat dibutuhkan dalam menjalani masa tua,” urainya.


Sebagai peringatan 24 tahun tragedi Mei 98, Komnas Perempuan menyampaikan beberapa pernyataan. Pertama, Presiden RI melanjutkan dan atau melakukan berbagai upaya konkrit dalam penyelesaian persoalan pelanggaran HAM masa lalu, dalam kaitannya dengan tragedi Mei‘98, termasuk mempertimbangkan temuan TGPF ‘98 atas peristiwa kekerasan seksual yang telah terjadi dan melakukan upaya pemulihan terhadap korban dan keluarganya.


Selanjutnya, mengapresiasi DPR dan Pemerintah RI yang telah mengesahkan UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan berharap agar pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan UU TPKS tersebut.


Komnas Perempuan juga meminta Kementerian Dalam Negeri agar mendorong pemerintah daerah tempat tragedi Mei 98 terjadi untuk melakukan memorialisasi sebagai bentuk merawat ingatan dan memastikan ketidakberulangan peristiwa Mei 98 dan mengeluarkan kebijakan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelanggaran HAM masa lalu.


Demikian juga kepada Kementerian Kesehatan agar mengeluarkan kebijakan khusus untuk akses layanan kesehatan yang layak bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu di daerah-daerah. Kementerian Sosial agar memberikan bantuan sosial yang dibutuhkan sehari-hari oleh korban pelanggaran HAM masa lalu, serta mengapresiasi dan mengajak organisasi masyarakat sipil dan warganet bersama-sama melakukan kampanye merawat ingatan dan memastikan ketidakberulangan tragedi Mei 98. (B2/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com