Komunitas Futasi Minta Perlindungan Komisi I DPRD Pematangsiantar Terkait Persoalan Tanah PTPN III


333 view
Komunitas Futasi Minta Perlindungan Komisi I DPRD Pematangsiantar Terkait Persoalan Tanah PTPN III
(Foto : SIB/ Harryson Manurung)
FOTO BERSAMA : Komisi I DPRD Pematangsiantar dipimpin Andika Prayogi Sinaga  bersama anggota, menerima audensi seratusan warga komunitas Futasi di ruangan Ragakom, Selasa (26/4). Seusai penyerahan dokumen surat KSP kepada Ketua Komisi I DPRD, komunitas Futasi foto bersama. 

Pematangsiantar (SIB)

Komisi I DPRD Pematang-siantar menerima audiensi hampir seratusan orang dari komunitas Futasi (Forum Tani Sejahtera Indonesia) Kelurahan Gurilla dan Kelurahan Bah Sorma di ruangan Ragakom, Selasa (26/4). Futasi memohon perlindungan hukum atas permasalahan areal tanah ratusan hektare dengan pihak PTPN III Bangun, disebut pemegang HGU.


Ketua Komisi I DPRD, Andika Prayogi Sinaga SE didampingi Baren Alijoyo Purba SH (Sekretaris), Tongam Pangaribuan SE MSi, Arif Hutabarat SPd, Ilhamsyah Sinaga, Jani Apohman Saragih SH serius mendengar aspirasi disampaikan lima orang pembicara yakni, Jonar Sihombing, Pdt Simanjuntak, Thamri, T Nainggolan dan Tionerly Br Sitinjak, utusan komunitas Futasi.


Jonar Sihombing, Ketua Futasi mengutarakan, pihaknya sejak tahun 2004 sudah menguasai dan mengelola areal tanah yang jadi masalah dengan pihak PTPN III Bangun, tanpa ada gangguan. “Bahkan di tahun 2010 status kependudukan di Kelurahan Gurilla dan Kelurahan Bah Sorma, sudah disensus BPS,” katanya.


Tionerly Br Sitinjak menambahkan, tahun 2005 dirinya didampingi rekannya masyarakat Kelurahan Gurilla dan Kelurahan Bah Sorma audensi, diterima Lingga Napitupulu Ketua DPRD Pematangsiantar.


Tindaklanjut audensi itu, kata Tionerly, masa Wali Kota Pematangsiantar Drs Marim Purba dan Ir Kurnia Saragih (Wakil Wali Kota), mengemuka di ruang publik, tidak ada lagi HGU (hak guna usaha) di areal tanah yang dipermasalahkan saat ini.


Namun permasalahan berbuntut panjang sampai saat ini, ratusan KK (kepala keluarga) komunitas Futasi, menjadi tidak nyaman dan resah. Bulan Juni 2021 disebut ada “gangguan” kepada masyarakat dan Bulan Maret 2022 plang dipancang di areal lahan yang diusahai masyarakat Kelurahan Gurilla dan Kelurahan Bah Sorma.


Dalam kaitan permasalahan inilah, kata Jonar Sihombing, pihaknya audensi dan menyampaikan aspirasi, memohon petunjuk/ pendampingan dari DPRD, untuk melindungi masyarakat setempat, sekaligus menyerahkan fotokopi dokumen surat tanggal 4 April 2022 dari Kantor Staf Presiden (KSP) kepada Andika Prayogi.


Seusai mendengar aspirasi Futasi, Ketua Komisi I DPRD, Andika Prayogi Sinaga menyatakan, DPRD tak memberi janji, tapi akan berbuat maksimal menindaklanjuti permasalahan dialami warga komunitas Futasi.


Komisi I DPRD (bidang hukum dan pemerintahan), kata Andika Prayogi, berencana mengadakan rapat, bersama utusan Futasi, Kabag Tapem, Asisten III Pemko Pematang-siantar serta camat terkait tanggal 9 Mei 2022 mendatang. (D1/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar