Persoalan Tanah di Kelurahan Belawan

Kuasa Hukum : Jika STTC Lakukan Penyerobotan Lahan, Sebaiknya Gugat ke Pengadilan


166 view
Internet
Ilustrasi
Belawan (SIB) -Kuasa hukum PT Sumatera TobaccoTrading Company (STTC), Junaidi Matondang SH MH berharap pihak atau kelompok tertentu yang merasa tanah atau lahannya yang berada di Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, telah dirampas oleh PT STTC, jika memilik alas hak yang valid sebaiknya melakukan gugatan ke pengadilan atau mengadu ke polisi.

Hal tersebut dikatakan kuasa hukum PT STTC kepada wartawan melalui siaran persnya yang diterima wartawan, Minggu (25/4), sehubungan adanya sekelompok massa yang melakukan aksi unjuk rasa dan meminta Wali Kota Medan agar mengambil alih kasus dugaan penyerobotan lahan seluas 13.441 meter persegi di Kelurahan Belawan Bahari.

Lebih lanjut dikatakannya, lahan seluas 13.441 meter persegi tersebut merupakan pecahan dari tanah bersertifikat hak milik (SHM) No 3 atas nama Tengku Amirudin, kemudian setelah dipecah memiliki SHM No 498.

Menurutnya, pada tahun 1989, tanah SHM No 498 atas nama Tengku Amirudin itu dijual kepada salah seorang owner PT STTC. Pada peta gambar yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan penunjukan dari pemilik asal, sebelah selatan berbatasan langsung dengan tanah SHM No 4, bukan berbatasan dengan tanah negara, dan bukan dengan jalan atau rencana jalan, apalagi dikatakan berbatasan dengan tanah SHM No 720.

Kuasa hukum PT STTC juga mengatakan SHM No 498 pernah digugat dan diperiksa PTUN Medan. Dalam perkara itu, semua pihak yg memiliki tanah di seputaran SHM No 498 turut menjadi pihak tergugat intervensi, dan faktanya tidak ada nama Mujianto dalam perkara tersebut.

Permasalahan tanah SHM No 498, juga pernah dimediasi oleh camat dan kepolisian setempat yang dihadiri pihak terkait. Saat itu tidak ada yang membantah tanah SHM No 498 itu pada sebelah selatannya berbatasan langsung dengan tanah SHM No 4 dan bukan berbatasan dengan tanah negara atau dengan jalan atau rencana jalan atau dengan tanah SHM No 720.

Bahkan menurut kuasa hukum PT STTC, permasalahan tanah SHM No 498 juga pernah diperiksa oleh Mabes Polri, namun penyidikannya dihentikan karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan STTC dalam memiliki dan manfaatkan tanah tersebut.

Sedangkan terhadap pihak tertentu yang mengklaim sebagai pemilik atas seluruh atau sebahagian dari tanah SHM No 498 itu, owner PT STTC selaku pemilik yang sah telah melaporkan kepada pihak berwajib, dan saat ini masih dalam proses penyelidikan.(A9/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com