LKPJ Wali Kota Tebingtinggi 2021: Realisasi Pendapatan Daerah 91,13 Persen


199 view
LKPJ Wali Kota Tebingtinggi 2021: Realisasi Pendapatan Daerah 91,13 Persen
(Foto: harianSIB.com/Japet Arki Bangun)
FOTO BERSAMA:  Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution, Wakil Ketua DPRD Muhammad Azwar foto bersama Wali Kota, Umar Zunaidi Hasibuan, Wakil Wali Kota, Oki Doni Siregar, Rabu (13/4/2022), usai pembacaan Nota Pengantar LKPj 2021. 

Tebingtinggi (harianSIB.com)

Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2021, pada rapat paripurna DPRD, Rabu (13/4/2022).


Dalam pidatonya, Umar mengatakan APBD Tebingtinggi 2021 diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama agar dunia usaha tetap hidup, penyediaan jaringan pengaman sosial.


"Kita juga memperhatikan bidang pendidikan, peningkatan infrastruktur dan tenaga kerja serta mengoptimalkan belanja daerah," kata Umar.


Dikatakan Umar, nota pengantar hanya menyampaikan ringkasan kinerja atas program dan kegiatan berdasarkan wajib dan urusan yang dilaksanakan serta laporan keuangan TA 2021.


"Laporan keuangan sudah diaudit. Kita (Tebingtinggi) telah berhasil mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 kali secara berturut-turut," kata Umar.


Nota pengantar Wali Kota selanjutnya dibacakan Wakil Wali Kota Oki Doni Siregar. Dijelaskan, pendapatan daerah di APBD 2021 ditetapkan Rp738 miliar lebih bertambah menjadi Rp759 miliar lebih dan direalisasikan Rp692 miliar lebih.


"Pencapaian realisasi pendapatan daerah sebesar 91,13 persen," kata Oki.


Untuk belanja daerah, lanjut Oki, ditargetkan Rp776 miliar lebih berkurang menjadi Rp 767 miliar lebih. Untuk belanja daerah terealisasi Rp668 miliar lebih atau 87,10 persen.


Dipaparkan Oki, pencapaian kinerja atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yakni urusan wajib pendidikan, kesehatan, PUPR, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk.


Sementara urusan wajib perhubungan yakni komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga.


"Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan tentu banyak kekurangan. Dalam kesempatan ini, kami berharap masukan dan koreksinya," kata Oki.


Selain penyampaian Nota Pengantar LKPj Wali Kota TA 2021, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Basyaruddin Nasution, bersama Muhammad Azwar tersebut, juga beragendakan pengumuman akhir masa jabatan, serta pengusulan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebingtinggi pada tahun ini.


Sebelumnya, rapat paripurna sempat diskor karena kehadiran anggota DPRD tidak korum, yakni dari 25 anggota dewan, tidak hadir 13 orang.

Penulis
: Japet Arki Bangun
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar