LaNyalla Mattalitti: Penilep Bansos Harus Dihukum Berat


261 view
LaNyalla Mattalitti: Penilep Bansos Harus Dihukum Berat
Foto dok HMS DPD RI
LaNyalla Mattalitti.
Surabaya (harianSIB.Com)

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar amanah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Diminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas siapa pun yang mengerupsi dana bantuan sosial (bansos).

LaNyalla mengatakan hal itu dalam siaran pers yang juga diterima jurnalis Koran SIB Jamida P Habeahan, menanggapi dugaan korupsi dana bansos yang dilakukan seorang wanita pendamping PKH di Kabupaten Malang, Jawa Timur, berinisial PT.

PT diduga mengerupsi dana bansos program PKH mencapai Rp 450 juta, dengan cara atau modus tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada sekitar 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Malang.

Tersangka menyelewengkan dana bansos mulai tahun anggaran 2017 hingga 2020 saat bertugas sebagai pendamping sosial PKH Kabupaten Malang sejak 12 September 2016 sampai 10 Mei 2021.

Dana bansos dipakai PT untuk membeli kebutuhan pribadi seperti laptop, televisi, mesin printer, lemari es, kompor dan dispenser.

“Saya mengecam tindakan tidak terpuji seorang pendamping PKH di Malang yang memanfaatkan posisinya untuk mencari keuntungan pribadi dari program bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata LaNyalla, di sela-sela reses di Jawa Timur, Senin (9/8/2021).

Menurutnya, seorang pendamping sosial penyaluran dana bansos punya tanggung jawab besar. Namun, apapun alasannya memotong bantuan untuk orang tidak mampu tidak dapat dibenarkan. Apalagi pendamping PKH juga sudah mendapatkan honor.

“ Ingat, pendamping sosial penyaluran bansos bukan hanya punya tanggung jawab kepada pemerintah tetapi juga ada tanggung jawab moral kepada masyarakat,” ujar LaNyalla seraya meminta agar penilep dana bansos dihukum seberat-beratnya, karena yang diambil adalah hak masyarakat kecil.

Hukuman yang berat juga akan menjadi warning untuk siapa saja yang berusaha memanfaatkan program-program bansos.

LaNyalla mengingatkan ada ancaman mati bagi pelaku korupsi yang berkaitan dengan bencana. Makanya pendamping penyaluran dana bansos jangan main-main, karena kondisi pandemi Covid-19 telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional non alam.

Selain Malang, kasus serupa terjadi di Tigaraksa, Tangerang. Bahkan, Kejari Tangerang telah menetapkan 2 tersangka karena menilep dana bansos sebesar Rp 800 juta periode 2018-2019.

Pelaku menyunat dana bansos Rp 50 ribu - Rp100 ribu per kartu keluarga (KK) pada penerima KPM di 4 desa. Untuk wilayah Kecamatan Tigaraksa, negara menderita kerugian sekitar Rp 3,5 miliar.

Karena itu, diminta supaya Kemensos melakukan perbaikan dalam perekrutan pendamping sosial PKH. Sebab, kasus penyelewengan bansos oleh pendamping cukup banyak terjadi. (*)

Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com