Rabu, 12 Juni 2024 WIB

Lamhot Sinaga dan BPH Migas Sosialisasikan Proses Bisnis dan Jalur BBM di Humbahas

Redaksi - Rabu, 22 Maret 2023 20:31 WIB
692 view
Lamhot Sinaga dan BPH Migas Sosialisasikan Proses Bisnis dan Jalur BBM di Humbahas
Foto: Dok/Carone Silaban
SOSIALISASI: Anggota DPR RI Lamhot Sinaga memberikan sambutan pada sosialisasi Sinergi BPH Migas dan DPR tahun 2023, di  Doloksanggul, Selasa (21/3/2023). 
Humbahas (harianSIB.com)

Anggota DPR RI Lamhot Sinaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menyosialisasikan bisnis dan jalur proses Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), di Doloksanggul, Selasa (21/3/2023).

Hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris BPH Migas, Alfon Simanjuntak, Analis Humas BPH Migas, Narcicy Makalaw, Sales Branch Manager Rayon III PT Pertamina, M Suhanda, Staf Ahli Bupati Humbahas Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Eliapzan Sihotang, dan seratusan peserta dari berbagai kelompok masyarakat.

Sekretaris BPH Migas, Alfon Simanjuntak menjelaskan, BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan cadangan BBM nasional dengan prinsip menciptakan keterjangkauan BBM dengan menetapkan tarif dan harga bagi pelanggan kecil dan pelaku UMKM.

"Kami berharap masyarakat dapat menggali dan memahami apa itu fungsi BPH Migas serta menyampaikan fungsi manajemen BPH migas kepada masyarakat agar berkeadilan sesuai Nawacita Presiden yaitu BBM satu harga di seluruh Indonesia," ujarnya.

Analis Humas BPH Migas, Narcicy dalam paparannya menjelaskan, fungsi sosialisasi BPH Migas adalah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kegiatan hilir Migas kepada masyarakat secara langsung terutama penyediaan dan distribusi BBM.

"Tugas kami memberikan pemahaman kepada masyarakat soal distribusi BBM. Kemudian menjaga agar penyaluran BBM bisa berjalan dengan tepat sasaran kepada masyarakat," ucap Narcicy.

Sales Branch Manager Rayon III PT Pertamina, M Suhanda memaparkan, realisasi BBM bersubsidi untuk tahun 2023 dari besaran kuota BBM JBT Sumbagut sebesar 1.140.819 KL dan realisasi hingga Februari 2023 sebesar 184. 406 KL atau 20 persen.

Sedangkan untuk jenis BBM Khusus penugasan (JBKP), kuotanya sebesar 1.815.089 KL dan realisasinya sebesar 293.398 KL atau 15 persen.[br]



Sementara itu, anggota DPR RI Lamhot Sinaga mengharapkan melalui kegiatan itu masyarakat dapat memperoleh pemahaman fungsi BPH Migas dan capaian kinerjanya, khusus dalam menjamin penyaluran dan ketersedian BBM untuk masyarakat.

"Sosialisasi ini diinisiasi BPH Migas dan sengaja saya undang agar memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada masyarakat di Dapil Sumut II secara khusus masyarakat di pinggiran Danau Toba," sebutnya.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar itu menambahkan, selama dia duduk menjadi wakil rakyat, berbagai aspirasi telah dia serap dari masyarakat dan terkhusus mengenai permasalahan distribusi dan ketersedian BBM subsidi di tingkat masyarakat.

"Saya sampaikan, soal BBM subsidi konteks relatif tidak ada persoalan yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain. Akan tetapi, saya menemukan keluhan masyarakat sulit mendapatkan BBM subsidi untuk keperluan alat mesin pertanian," katanya.

Selain itu, dia juga mengatakan, saat ini banyak ditemukan persoalan di tengah-tengah masyarakat yang tidak bisa beli BBM memakai jerigen untuk keperluan alat-alat mesin pertanian (Alsintan).

"Saat ini kita minta solusi ke BPH Migas, agar para petani tidak terkendala menjalankan usahanya," harap Lamhot.

Lebih lanjut dijelaskan, letak atau lokasi SPBU dengan rasio jarak tempuh yang jauh dianggap membebani masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan BBM bersubsidi secara khusus di empat kabupaten di pinggiran Danau Toba.

"Saya melihat pengaturan jarak dan rasio SPBU mempengaruhi jalur distribusi BBM masih tidak ideal. Hal itu dilihat dari jarak tempuh dalam kecamatan dengan SPBU. Artinya, kondisi itu masih dialami oleh masyarakat di tingkat kecamatan dalam kabupaten dan antarkecamatan lainya," bebernya.[br]


Apabila kondisi itu dibiarkan, Lamhot menggambarkan, dampak multi efek secara khusus untuk produktifitas pertanian masyarakat dan keberlangsungan industri kecil masyarakat akan terganggu.

Dikatakannya, apabila regulasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi sulit akan berdampak pada hasil produksi pertanian dan juga industri kecil. Padahal, hasil komoditas hortikultura dari Humbahas dapat mensuplai kebutuhan pasar daerah lainnya.

Demikian juga dengan industri rumah tangga akan menerima dampak dalam konsistensi produksi.

"Kita juga prihatin bila masyarakat mengalami kondisi itu, sehingga mempengaruhi aktivitas layanan pertanian dan usaha mikro. Oleh sebab itu, bila dimungkinkan pihak PT Pertamina lebih menegaskan fungsi untuk menerbitkan sebuah regulasi serta menyosialisasikan regulasi kepada pihak pihak terkait. Sehingga masyarakat petani dan pelaku UKM tidak kesulitan membeli BBM ke SPBU," katanya. (Rel/BR7)





Editor
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Wakil Bupati Humbahas Bacakan Nota Pengantar Atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA. 2023
Antonius Simamora Ketua DPD LPM Kabupaten Humbahas 2024-2029
Kolaborasi, Disdukcapil-Dinsos Humbahas Jemput Bola Perekaman KTP
Pemkab Humbahas Peroleh Rp 13 Miliar dari Bagi Hasil Pajak
2 Pelajar Humbahas Masuk ke PPLP Pemprovsu
KPU Luncurkan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbahas
komentar
beritaTerbaru