Massa Abang Beca Unjuk Rasa ke DPRD SU Tuntut Usut Tuntas Kasus Korupsi Gatot Pujo Nugroho

* Dari 100 Anggota DPRD SU Terlibat, Hanya 64 Ditahan dan Sisanya 34 Orang Bebas

150 view
Massa Abang Beca Unjuk Rasa ke DPRD SU Tuntut Usut Tuntas Kasus Korupsi Gatot Pujo Nugroho
(Foto: SIB/Firdaus Peranginangin)
KASUS KORUPSI: Puluhan abang beca di Medan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kamis (24/11) menuntut aparat penegak hukum menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho terkait kasus suap APBD Sumut. 

Medan (SIB)

Puluhan abang beca di Medan unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Kamis (24/11) menuntut aparat penegak hukum menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho dan 100 anggota dewan periode 2009-2014 dan 2014-2019 terkait kasus suap APBD Sumut dan dana Bansos (bantuan sosial).


Dengan mengusung sejumlah spanduk, para abang beca yang tergabung dalam "Rakyat Untuk Keadilan dan Supremasi Hukum" (Raksakum) menyesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tebang pilih mengusut kasus suap tersebut.


"Banyak keanehan, keganjilan dan rekayasa dalam pengusutan kasus ini yang menganggu logika berpikir masyarakat," kata kordinator aksi, Johan Merdeka, sembari menambahkan, karena yang mencari, mengusahakan dan memberi dana, tidak ditangkap. Tapi justru yang dihukum si penerima dana.


Pengusutan kasus ini, tambah Johan, seperti pemakai narkoba yang ditangkap, tapi bandarnya dibiarkan, merajalela, sehingga sejumlah oknum mantan anggota DPRD Sumut dan oknum pejabat di jajaran Pemprov Sumut masih bebas berkeliaran.


Berkaitan dengan itu, Johan berharap agar KPK tidak tebang pilih mengusut kasus suap yang melibatkan seluruh anggota DPRD Sumut saat itu.


"Menjadi pertanyaan besar, yang dipenjara dari 100 orang mantan dan anggota DPRD Sumut hanya 64 orang, dan sisanya 34 lagi terus berkeliaran, bahkan ada juga yang kini aktif menjadi anggota dewan. Ditambah oknum kepala dinas dan pejabat terkait lainnya," katanya.


Jika KPK tidak mampu menuntaskan kasus tindak pidana korupsi suap dan bantuan sosial (bansos) APBD Sumut TA 2012-2014 ini, tambah Johan, lebih baik KPK dibubarkan saja.


"Yang jelas, kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, sampai 100 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 serta satu orang anggota dewan masih aktif saat ini dipenjarakan," ujarnya.


Aksi unjuk rasa abang beca ini hanya diterima Humas DPRD Sumut, M Sofyan, karena seluruh anggota dewan melakukan kegiatan Reses di Dapil mading-masing, sehingga gedung dewan kosong. (A4/d)



Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar