Massa Aliansi Nelayan Kepiting Sumut “Geruduk” DPRD SU Protes Permen KP yang Miskinkan Nelayan

* Dari 100 Anggota DPRD SU, Hanya Hj Meilizar Latif yang Temui Pengunjuk Rasa

207 view
Massa Aliansi Nelayan Kepiting Sumut “Geruduk” DPRD SU Protes Permen KP yang Miskinkan Nelayan
Foto SIB/Firdaus Peranginangin
NELAYAN: Massa “Aliansi Nelayan Kepiting” Sumut “geruduk” gedung DPRD Sumut, Senin (3/10) memprotes keras Permen KP No16/2022 yang dinilai merugikan sekaligus memiskinkan para nelayan kepiting bakau di Sumut.

Medan (SIB)


Massa nelayan kepiting yang tergabung dalam "Aliansi Nelayan Kepiting" Sumut "geruduk" gedung DPRD Sumut, Senin (3/10) memprotes keras Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) yang mengeluarkan Permen KP No.16/2022 yang merugikan sekaligus memiskinkan para nelayan kepiting bakau di Sumut.

"Kami dari nelayan dari berbagai daerah di Sumut, yakni Kabupaten Langkat, Belawan, Serdang Bedagai, Asahan, Batubara dan Deliserdang berharap kepada Presiden Joko Widodo segera memanggil Menteri KP terkait keluarnya Permen KP No16/2022 yang nyata-nyata memiskinkan nelayan," ujar juru bicara nelayan Sulais Taufik.

Dijelaskan, Permen KP No.16 yang dituding tidak memihak nelayan kepiting tersebut, merupakan perubahan dari Permen KP No17/2021 yang intinya sangat merugikan nelayan kepiting, sehingga para nelayan mendesak Presiden Jokowi segera memerintahkan Menteri KP merevisinya.

"Permen KP No16/2022, khususnya Pasal 8 ayat 1b menegaskan, larangan menangkap kepiting di bawah ukuran dan dalam kondisi bertelur (jimbo), dilarang melakukan pengiriman jenis kepiting bakau dalam kondisi bertelur (jimbo) dan ukuran lebar karapas di atas 12 cm per ekor," tegas nelayan.

Diungkapkan Sulais, pasal tersebut tentunya sangat merugikan nelayan dan pelaku usaha kepiting, karena kepiting itu diminati pada saat bertelur. Apabila tidak diambil, setelah kepiting tersebut bertelur maka dengan sendirinya akan mati dan tidak bisa dijual lagi.

Berkaitan dengan itu, juru bicara nelayan lainnya Astrada Mulia dalam orasinya menyesalkan Menteri KP mengeluarkan Permen KP tanpa meminta masukan dari nelayan, sehingga menimbulkan malapetaka besar bagi nelayan dan keluarganya, karena tidak lagi bisa hidup memenuhi kebutuhannya.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com