Sabtu, 15 Juni 2024 WIB

Massa Buruh Unjuk Rasa ke DPRD SU Tolak Pengesahan Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang

Redaksi - Selasa, 14 Maret 2023 18:15 WIB
168 view
Massa Buruh Unjuk Rasa ke DPRD SU Tolak Pengesahan Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang
(Foto SIB/Firdaus Peranginangin)
Unjuk Rasa: Massa buruh unjuk rasa ke gedung DPRD Sumut, Senin (13/3) menolak dengan tegas rencana DPR RI mengesahkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-undang (UU) Cip
Medan (SIB)
Massa buruh unjuk rasa ke Gedung DPRD Sumut, Senin (13/3) menolak dengan tegas rencana DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-undang (UU) Ciptaker, karena dianggap menyengsarakan masyarakat.
"Kami seluruh buruh di Indonesia secara serentak melakukan aksi unjuk rasa menolak Perppu Ciptaker, karena diinformasikan DPR RI akan mengesahkannya menjadi UU Ciptaker," ujar Koordinator unjuk rasa Willy Agus Utomo dalam orasinya.
Ditambahkan Willy, pengesahan Perppu menjadi UU Ciptaker dianggap sudah cacat formil dan tujuannya hanya memperbudak serta memiskinkan rakyat yang sudah miskin, sehingga sewajarnya seluruh rakyat Indonesia menolak dengan tegas pengesahannya.
Menurutnya, aksi yang mereka lakukan yang kesekian kalinya ini merupakan suara buruh dari Sumut yang sejak awal sudah menolak keras pengesahan UU Ciptaker dan sudah diuji formil di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ternyata pembentukan UU Ciptaker tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat," katanya.
Aksi unjuk rasa ini digelar berkaitan dengan kabar bahwa DPR RI melalui sidang paripurna akan segera menyetujui Perppu Ciptaker menjadi UU Ciptaker di Jakarta.
"Pembuatan RUU Ciptaker ini patut disesalkan, karena tidak melibatkan pihak berkepentingan, tidak transparan dan tidak adil. Adapun isi aturannya akan semakin memperbudak dan memiskinkan rakyat yang sudah miskin, yakni buruh, petani, nelayan," katanya.
Aturan tersebut dianggap menguntungkan kapitalis pengusaha konglomerat maupun oligarki. Ironisnya, pemerintah tidak mau mendengarkan suara rakyatnya, malah sebaliknya memberlakukan Perppu yang isinya mirip-mirip dari Omnibus Law Cipta Kerja.
Aksi unjuk rasa ini tidak mendapat respon dari wakil rakyat, karena sebagian besar anggota dewan sedang tugas luar. Setelah puas berorasi, peserta aksi meninggalkan gedung dewan dengan tertib.(A4/c).



Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Ketua DPRD SU Usulkan Pesanggrahan Bung Karno di Karo Jadi Ikon Wisata Edukasi
Buruh PT Sawawood Unjuk Rasa ke DPRD SU Tuntut Perusahaan Pekerjakan 500 Karyawan di PHK
DPRD SU Desak BPJT dan PT Jasa Marga Fungsikan Jalan Tol Tebingtinggi - Pematangsiantar
DPRD SU Prihatin Jalan Provinsi Menuju Objek Wisata Danau Toba Tigaras Simalungun Hancur-lebur
KPU Tetapkan 100 Caleg Terpilih DPRD Sumut
DPRD SU Desak Kadispora Sumut Jangan Bungkam Soal Kesiapan dan Anggaran PON XXI Sumut-Aceh
komentar
beritaTerbaru