Massa Kompak Unjuk Rasa di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Taput

* Tuntut Batalkan Seleksi Perangkat Desa Tahun 2022

337 view
Massa Kompak Unjuk Rasa di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Taput
(Foto SIB/Bongsu Batara Sitompul)
Aksi : Massa dari Komunitas Masyarakat Penegak Keadilan (Kompak) aksi damai di kantor DPRD Tapanuli Utara. 

Tapanuli Utara (SIB)

Puluhan warga yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Penegak Keadilan (Kompak) melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD dan Kantor Bupati Tapanuli Utara (Taput), Kamis (22/9).


Aksi tersebut Kompak menyikapi kekecewaan terhadap proses seleksi perangkat desa sejak tahun 2019 dan dilanjutkan pada tahun 2022.


Massa membawa berbagai spanduk berisi tuntutan. Di Kantor DPRD, massa disambut oleh Wakil Ketua DPRD Taput, Fatimah Hutabarat didampingi Sekretaris DPRD, Irwan Hutabarat.


Koordinator aksi, Rijon Manalu dalam orasinya mengungkapkan, saat pendaftaran seleksi perangkat desa tahun 2019 berjumlah 3.442 orang.


Jika satu orang pelamar mengeluarkan biaya Rp 1 juta, maka akumulasi biaya yang dikeluarkan pelamar Rp 3,442 miliar.


"Pada rapat dengar pendapat (RDP) tanggal 30 Agustus 2022, Kepala Dinas PMD Taput selaku satuan kerja seleksi perangkat desa, menegaskan bahwa seleksi perangkat desa yang dilaksanakan tahun 2022 atau sedang berlangsung sekarang adalah lanjutan dari seleksi perangkat desa yang dimulai tahun 2019, " jelasnya.


Menurut Rijon, perubahan tahapan seleksi perangkat desa dengan penghapusan formasi jabatan yang dilamar pada saat tahapan berlangsung, merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu harus ada yang bertanggungjawab.


"Atas nama hukum, objektifitas, keadilan, dan transparansi, maka tidak dibenarkan dengan alasan apapun menghilangkan hak peserta seleksi calon perangkat desa terlebih para peserta sudah mengikuti tahapan dan mengeluarkan biaya sehingga mengalami kerugian material dan immaterial, " ungkapnya.


Lebih lanjut dia menyampaikan, pembukaan pendaftaran hanya bisa dimungkinkan apabila ada formasi yang kosong pendaftar atau pelamar, atau calon perangkat desa pada formasi tertentu sesuai tahun 2019 sudah tidak ada lagi yang memenuhi syarat karena meninggal atau hal lain.


"Akibat dari perubahan penghapusan formasi perangkat desa tersebut, serta perubahan tahapan pendaftaran telah menimbulkan keresahan, dan kerugian bagi masyarakat. Proses seleksi perangkat desa mulai dari pemberkasan tidak mencerminkan kesamaan hukum dan keadilan pada peserta tahun 2019 dengan pendaftar tahun 2022, " ujarnya.


Menurutnya, pelaksanaan ujian tertulis pada tanggal 16 September 2022 patut diduga ada kecurangan dan kebocoran soal bagi peserta tertentu.


Adanya dugaan penarikan proses seleksi perangkat desa sampai ke tingkat kabupaten merupakan skenario atau intervensi untuk mengkondisikan kelompok tertentu menjadi pemenang pada seleksi perangkat desa.


Oleh karena itu, dia mengharapkan, DPRD Taput agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) seleksi perangkat desa Kabupaten Taput Tahun 2019-2022.


"DPRD Taput agar mengeluarkan rekomendasi untuk membatalkan seleksi perangkat desa tahun 2022 kepada Bupati Taput. Menuntut pemerintah, agar proses seleksi perangkat desa yang dibuka tahun 2019 dilanjutkan dengan seluruh formasi yang dibuka sejak awal dan menolak perubahan atau pengurangan formasi pada seleksi lanjutan. Kami menolak pendaftar baru di tengah tahapan seleksi sedang berlangsung, " ungkapnya.


Dia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Taput agar mengembalikan biaya ganti rugi peserta seleksi tahun 2019 yang formasinya dihapus atau ditiadakan.


Menyikapi tuntutan massa tersebut, Wakil Ketua DPRD Taput, Fatimah Hutabarat, mengatakan akan menampung aspirasi Kompak dan akan ditindaklanjuti melalui rapat.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com