Massa PPI dan KAMMI Unjuk Rasa ke DPRD SU Minta Pemerintah Prioritaskan Vaksin Halal


173 view
Massa PPI dan KAMMI Unjuk Rasa ke DPRD SU Minta Pemerintah Prioritaskan Vaksin Halal
Foto SIB/Firdaus Peranginangin
Unjuk Rasa: Puluhan massa  PPI Sumut dan Pengurus Daerah KAMMI  Medan unjuk rasa ke  DPRD Sumut, Rabu (26/1), meminta pemerintah memprioritaskan vaksin halal bagi umat Islam. Aspirasi pengunjuk rasa diterima Ketua dan Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Dhody Thaher  dan Ahmad Hadian.
Medan (SIB)
Massa yang tergabung dalam Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) Sumut dan Pengurus Daerah KAMMI Medan unjuk rasa ke DPRD Sumut, Rabu (26/1) meminta pemerintah memprioritaskan vaksin halal bagi umat Islam.

Dengan mengusung sejumlah spanduk bertuliskan "Wujudkan vaksin halal di Sumut", Kordinator pengunjuk rasa, Nugra Ferdina didampingi Pengurus Daerah KAMMI Kota Medan Putra Rajanami menyampaikan keprihatinan terkait adanya informasi vaksin yang masuk kategori haram.

"Vaksin yang direkomendasikan Kemenkes (Kementerian Kesehatan) perlu segera diumumkan kehalalannya, seperti vaksin Sinovac yang sudah ada fatwa dari MUI, harus diprioritaskan penggunaannya," ujar Nugra.

Massa juga meminta DPRD Sumut dan Gubernur Sumut terus menyerukan gerakan vaksin secara nasional, agar seluruh masyarakat Sumut dipastikan sudah divaksinasi, demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Diterima
Aspirasi pengunjuk rasa diterima Ketua dan Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Dhody Thaher dan Ahmad Hadian seraya menyatakan bahwa umat Islam Indonesia berhak untuk mendapatkan vaksin yang halal sebagai hak asasi dalam menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan UUD (Undang-undang Dasar) RI.

Tapi Ahmad Hadian keberatan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan vaksin Booster menggunakan merk vaksin yang belum bersertifikasi halal.

"Kita minta pemerintah pusat bersama MUI untuk mengkaji kehalalan vaksin yang digunakan untuk vaksin booster. Jika sudah terbukti halal agar MUI memberikan sertifikasi halalnya," ujar Ahmad Hadian.

Politisi PKS Sumut ini juga meminta pimpinan DPRD Sumut agar membuat rekomendasi tertulis kepada Presiden dan DPR RI, agar menunda kebijakan vaksin booster selama masa pengujian berlangsung hingga diperoleh hasil yang jelas kehalalannya. (A4/d)
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com