Massa Pema Bandarkhalifah Gelar Aksi di DRRD Sergai Desak Cabut Izin PT PCAS


86 view
Foto : harianSIB.com/Rimpun H Sihombing
TERIMA : Ketua DPRD Sergai, dr M Riski Ramadhan Hasibuan disaksikan Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang menerima pernyataan sikap kelompok tani Pema usai menggelar aksi di halaman Geding DPRD Sergai di Seirampah, Kamis (10/6/2021).
Sergai (harianSIB.com)

Ratusan orang yang tergabung dalam Kelompok Tani Petani Marhaen (Poktan Pema) Kecamatan Bandarkhalifa menggelar aksi damai di halaman Gedung DPRD Serdangbedagai (Sergai) di Seirampah, mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sergai mencabut izin PT Prima Citra Agro Sawita (PT PCAS) yang berada di Kecamatan Bandarkhalifa, Kamis (10/6/2021).

Massa Poktan Pema mendatangi gedung DPRD dengan berjalan kaki diiringi mobil pikap dilengkapi dengan pengeras suara serta membentangkan spanduk dengan tulisan "Kembalikan hutan mangrove kepada masyarakat Bandarkhalifa yang dirampas mafia tanah PT PCAS".

Mengingat saat ini dalam suasana pandemi Covid-19, aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Sergai dipimpin Kapolres AKBP Robin Simatupang. Kapolres tidak henti-hentinya mengingatkan massa Pema untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dalam menjalankan aksinya.

Dalam orasinya, perwakilan Poktan Pema meminta Ketua dan anggota DPRD Sergai dapat menemui mereka untuk menyampaikan aspirasi. Mendengar permintaan massa tersebut, Ketua DPRD Sergai, dr M Riski Ramadhan Hasibuan didampingi Wakil Ketua Siswanto dan para anggota DPRD lainnya keluar dari gedung DPRD untuk menemui massa.

Di hadapan letua dan anggota DPRD serta Kapolres Sergai, Wakil Koordinator aksi, Adam Malik menyampaikan pernyataan sikap Poktan Pema yakni, mendesak bupati agar mendorong Dinas Kehutanan untuk mengembalikan fungsi konservasi hutan mangrove masyarakat Bandarkhalifa sebagai hutan kelola rakyat. Mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sergai untuk segera membentuk panitia kerja pemberantasan mafia tanah. Mendesak DPRD dan Pemkab Sergai untuk pengusulan pencabutan izin PT PCAS di wilayah Kecamatan Bandarkhalifa.

Selain itu, lanjut Adam, PT PCAS telah melakukan upaya kriminilisasi terhadap Ketua Kelompok Tani Petani Marhaen Bandarkhalifa bernama Erwansyah Purba, yang saat ini dalam proses penyidikan di Polres Tebingtinggi. Untuk itu, massa Poktan Pema meminta pelindungan hukum dari Ketua DPRD atas kasus yang menimpa Ketua Poktan Pema tersebut.

Menyikapi tuntutan massa Poktan Pema, Ketua DPRD Sergai, dr M Riski Ramadhan menyatakan siap menampung dan akan mempelajari terlebih dahulu untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya.

Terkait PT PCAS yang ada di Kecamatan Bandarkhalifa, Ketua DPRD menyatakan akan menelusurinya melalui komisi terkait. "Kebetulan hadir juga disini rekan-rekan dari komisi terkait yang membidangi hal tersebut. Saya berharap kawan-kawan DPRD dapat segera memfasilitasi, minimal perwakilan dari kelompok tani dapat menjelaskan kronologisnya. Setelah itu secara prosedur kelembagaan DPRD, kami akan menyampaikan kepada pemerintah," ujarnya.

Terkait Ketua Poktan Pema yang saat ini ditersangkakan di Polres Tebingtinggi atas aduan pihak PT PCAS, Riski menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kapolres Tebingtinggi untuk mengetahui kronologi sebenarnya.

Usai pernyataan sikapnya diterima Ketua DPRD, perwakilan massa Pema mengikuti tes swab anti gen yang digelar Dinas Kesehatan di halaman Gedung DPRD Sergai dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Selanjutnya, massa Pema meninggalkan Gedung DPRD dan membubarkan diri dengan tertib dengan tetap mendapat pengamanan dari Polres Sergai. (*)

Penulis
: Rimpun H Sihombing
Editor
: Robert/Eva R Pelawi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com