Massa Petani Desak Bupati Dairi Buat Rekomendasi ke Kementerian LHK Hentikan Pembahasan Adendum Andal Tambang


1.056 view
(Foto: harianSIB.com/Tulus Tarihoran)
TEATRIKAL: Massa aksi damai dari petani di daerah sekitar lingkar tambang menggelar teatrikal dan pembacaan puisi menggambarkan kekhawatiran petani akibat kahadiran perusahaan tambang, Senin (3/5/2021), di depan Kantor Bupati Dairi.
Sidikalang (harianSIB.com) -Seratusan petani dari daerah lingkar tambang bersama Bakumsu, YDPK, Petrasa, Jatam dan lainnya menggelar aksi damai meminta Bupati Dairi membuat rekomendasi pemberhentian pembahasan adendum andal tambang ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pencabutan SK Kelayakan Lingkungan Hidup, Senin (3/5/2021), di depan kantor bupati.

Massa melakukan teatrikal dan pembacaan puisi menggambarkan kekhawatiran keberlangsungan kehidupan petani di Dairi, khususnya di daerah lingkar tambang dan bahaya dampak tambang. Mereka juga menyuarakan penolakan tambang di Dairi, tambang bukan solusi bagi kehidupan petani.

Koordinator orasi, Gerson Tampubolon mengatakan, masyarakat datang menyuarakan kekhawatiran bahaya yang diakibatkan perusahaan tambang. Masyarakat meminta bupati untuk mencabut SK Kelayakan Lingkungan Hidup, yang diajukan perusahaan dan mendesak bupati memberikan surat pemberhentian pembahasan pengurusan adendum andal.

Dampak kehadiran tambang sudah terlihat, banjir bandang terjadi beberapa tahun lalu di Desa Bongkaras yang terdapat beberapa korban.

"Dairi rawan bencana, konon ada perusahaan tambang dengan sistem mengeksplorasi bawah tanah. Kami tidak ingin bencana terjadi lagi di kemudian hari," katanya.

Sekretaris Daerah Dairi, Leonardus Sihotang menerima massa di depan kantor bupati. Leonardus mengatakan, aspirasi yang sudah disampaikan sudah terima Pemerintah Kabupaten Dairi.

Disebutnya, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu tidak bisa menghadiri dan menerima massa, karena mengikuti rangkaian kegiatan di luar daerah. Bupati berpesan, kata Leonardus, perwakilan dari massa bisa berdialog dengan pemerintah, Kamis (6/5/2021), membahas aspirasi lebih dalam dan untuk mencari solusi terbaik.

Disebutnya, Pemda sudah membentuk tim fasilitasi menangani aspirasi masyarakat terkait tambang. Solusi pasti ada, tetapi pemerintah perlu informasi terkait revisi andal sebagai bahan mengambil kebijakan.

Massa sejenak beristirahat sembari makan siang. Dan massa meminta dialog dilaksanakan hari ini.(*)

Penulis
: Tulus Tarihoran
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com