Masyarakat Diminta Tak Mudah Percaya Informasi di Medsos


99 view
Masyarakat Diminta Tak Mudah Percaya Informasi di Medsos
Foto Istimewa
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan
Jakarta (SIB)
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menilai media sosial membawa pengaruh yang besar. Namun Menteri Koperasi dan UMKM di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengingatkan ketika menerima berita, status, atau ungkapan dalam media sosial, masyarakat tak terburu-buru mempercayai dan menyebarkannya.

Hal itu disampaikan Syarief ketika menjadi pembicara dalam Seminar Umum Kebangsaan dengan tema 'Membangun Harmonisasi Nilai-nilai Kebangsaan di Era Disrupsi'.

"Dicek lebih dahulu kebenarannya. Berita yang ada perlu ditelaah dan dievaluasi informasinya," kata Syarief dalam keterangannya, Senin (23/8).

Syarief mengatakan, media sosial merupakan media yang familiar bagi generasi muda. Namun di sisi lain ia juga mengingatkan bahwa saat ini ada Undang-undang Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi.

"Nah, bila ada yang melanggar dari undang-undang tersebut, ada tindakan pidana. Mereka yang memproduksi dan menyebar berita bohong akan ditindak hukum," tambahnya dengan berharap agar generasi muda tetap produktif dan kreatif dalam menggunakan media sosial.

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat ini mengimbau agar generasi muda mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebagai bekal untuk masa depan sebagai calon pemimpin bangsa.

"Generasi muda saat ini, 20 tahun ke depan akan menjadi pemimpin bangsa penerima tongkat estafet," tuturnya.
Syarief menuturkan, setiap negara memiliki nilai-nilai kebangsaan yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai kebangsaan yang bersumber pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, kata dia, dalam era globalisasi nilai-nilai yang menjadi sumber perilaku bangsa Indonesia mendapat tantangan dan gangguan (disrupsi).

"Banyak gangguan pada warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam masa-masa ini", tuturnya.
Ia menyebutkan, tantangan dan gangguan yang ada dalam era kini seperti melemahnya pemahaman Pancasila dan merenggangnya interaksi antar masyarakat. Untuk menghadapi hal itu, pihaknya melaksanakan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih populer disebut Empat Pilar MPR. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai macam cara dan metode dan untuk semua kalangan.

"Nilai-nilai yang ada kita harapkan diimplementasikan oleh semua elemen bangsa dalam keseharian. Bila nilai ini diimplementasikan oleh para pemimpin, maka yang terjadi adalah adanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syarief Hasan juga menyampaikan materi tentang tugas dan kewenangan MPR. Ia menjelaskan, sebelum amandemen UUD MPR merupakan lembaga tertinggi.

"Setelah diamandemen, posisi MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi. Meski demikian MPR masih memiliki kewenangan tertinggi yakni terkait soal amandemen UUD. Hanya MPR yang mempunyai kewenangan untuk mengubah UUD," pungkasnya.

Sebagai informasi seminar digelar secara daring oleh Universitas Mercu Buana, Jakarta. Adapun seminar itu diikuti oleh sebanyak 1.500 peserta. (detikcom/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com