Bupati dan Wabup Samosir Ikuti Diklat Kepemimpinan PDN Secara Virtual

Mendagri : Wakil Kepala Daerah Harus Paham Kedudukannya Membantu Kepala Daerah


131 view
Mendagri : Wakil Kepala Daerah Harus Paham Kedudukannya Membantu Kepala Daerah
(Foto SIB/Dok.Kominfo Samosir)
Bupati Samosir Vandiko Timoteus Gultom saat mengikuti rapat pembekalan kepemimpinan Pemerintahan dalam negeri secara virtual atau tatap maya, Selasa (14/9) diruang kerjanya. 
Samosir (SIB)
Mendasari surat Menteri Dalam Negeri nomor 893.5/4598/SJ tentang Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahanan Dalam Negeri tahun 2021 Gelombang III dan IV, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dan Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang mengikuti Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri DKPDM) bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/Wakil Wali kota non petahana hasil Pilkada serentak tahun 2020 yang digelar secara virtual dari ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Senin (13/9).

Demikian disampaikan Kadis Kominfo Rohani Bakara kepada wartawan melalui WA group Kominfo-Pers Kabupaten Samosir, Selasa (14/9).

Dikatakannya, kegiatan itu diikuti 183 Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota non petahana hasil Ppilkada serentak tahun 2020 dengan jadwal sebagai berikut; Pertama kegiatan tatap maya tahap I tanggal 13 sampai 17 September 2021, Kedua, jadwal coaching tanggal 20 September sampai 1 Oktober 2021, Ketiga paparan rencana aksi tanggal 4 sampai 8 Oktober 2021 dan Keempat Kegiatan tatap maya tahap II tanggal 12 sampai 14 Oktober 2021.

Selanjutnya Rohani menjelaskan, acara tersebut diawali dengan laporan Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr Teguh Setyabudi, M.Pd, yang mengatakan bahwa perkembangan dunia dan globalisasi di era revolusi industri 4.0 yang bersamaan dengan pandemi Covid-19 telah terjadi disrupsi yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah.

“Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di era sekarang, menuntut pemimpin harus lebih lincah, cepat, adaptif, responsif, inovatif dan kolaboratif dalam mencari solusi serta dalam menyikapi setiap perubahan yang berjalan begitu cepat.

Kepala daerah harus punya tujuan yang sama, yaitu menjadi pemimpin yang baik, yakni mensejahterakan masyarakatnya, meningkatkan pelayanan publik dan memajukan daerahnya” jelas Teguh.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian berpesan kepada kepala daerah beserta wakilnya agar rukun dan bersinergi dengan stakeholder Forkopimda dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan di wilayah masing-masing.

Dikatakan Tito, pihaknya masih menemukan banyak kasus konflik kepala daerah dan wakilnya, bahkan tak jarang kepala daerah dan wakilnya secara terbuka saling menyerang lewat pernyataan negatif di media massa, ini membuat organisasi pemerintah daerah tidak sehat dan dipenuhi problem baik internal maupun eksternal.

"Lebih lanjut Tito mengatakan bahwa dalam Undang-Undang sudah jelas tertulis bahwa kewenangan memimpin pemerintahan daerah adalah sepenuhnya hak kepala daerah, wakil kepala daerah harus paham bahwa kedudukannya adalah membantu kepala daerah guna tercapainya urusan pemerintahan daerah”, ujarnya.

Secara terbuka, Tito mengajak agar para Bupati/Wali kota dan wakilnya benar-benar menjiwai semangat dan substansi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana seluruh kewenangan tanggungjawab dan pola hubungan pusat dan daerah secara lengkap sudah jelas diatur.

Secara garis besar, terdapat tiga arahan pokok Mendagri Tito kepada 183 kepala daerah yang baru terpilih memimpin daerah tersebut dalam hubungannya dengan APBD 2021, yaitu kurangi belanja untuk kepentingan aparatur seperti biaya rapat, perjalanan dinas, kedua perbanyak belanja yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan ketiga, atur ritme belanja setahun dengan baik sehingga tidak menumpuk dibelanjakan di akhir tahun saja.

Pada rapat hari pertama, Senin 13 September 2021 para kepala daerah menerima materi dengan dua sesi, yaitu Pembinaan Politik dan Demokrasi lokal paska Pilkada serentak dan sistem Pemerintahan Indonesia, sesi kedua materi Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan dan isu strategis otonomi daerah dan permasalahannya. Selanjutnya Selasa, 14 September 2021 pembelajaran tatap maya sesi pertama dengan materi Permasalahan dan Solusi Perbatasan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD), sesi kedua dengan materi Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Desa dan Isu Strategis Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (G2/c).

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com