Menteri ATR/BPN Diminta Cabut HGU Perusahaan Berkonflik di Puncak 2000 Siosar


745 view
Menteri ATR/BPN Diminta Cabut HGU Perusahaan Berkonflik di Puncak 2000 Siosar
Foto Istimewa
Zeira Salim Ritonga bersama rakyat 
Medan (harianSIB.com)
Ketua Fraksi Nusantara (FN) DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera mencabut Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terlibat konflik dengan masyarakat di Puncak 2000 Siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, karena dikuatirkan akan menimbulkan konflik horizontal.

"BPN Karo sudah menjelaskan ada perusahaan di Puncak 2000 Siosar HGU-nya masuk kategori terindikasi tanah terlantar. Dengan dasar itu sebenarnya Kementerian ATR/BPN tidak ada alasan untuk tidak mencabut izin HGU-nya," kata Zeira Salim kepada wartawan termasuk jurnalis Koran SIB Firdaus Peranginangin, Jumat (9/7/2021), melalui telepon saat menggelar kegiatan reses di Labuhanbatu.

Selain itu, tambah Wakil Ketua Komisi B ini, perusahaan dimaksud juga sedang berkonflik dengan masyarakat, karena mengklaim tanah rakyat masuk dalam HGU-nya. Efeknya bisa menimbulkan situasi yang tidak kondusif di lapangan, sehingga sudah sewajarnya Kementerian ATR/BPN bersikap tegas dengan mencabut izin HGU perusahaan tersebut.

Dalam kasus konflik tanah di Puncak 2000 Siosar tersebut, kata Zeira, Pemkab Karo seharusnya tetap berpihak kepada masyarakat dan jangan sekaki-kali berpihak kepada pemilik modal, karena rakyat Karo yang sebenarnya pemilik atas tanah leluhur mereka.

"Jangan sampai tanah atau areal pertanian di Karo jadi milik pengusaha dari luar dengan berlindung dibalik HGU," kata Zeira sembari menambahkan, Pemkab Karo harus hati-hati terhadap spekulan tanah kuasai areal pertanian Karo dengan dalih HGU.

"Dengan berbekal sertifikat HGU, lahan tersebut dikuasai, tapi dibiarkan terlantar berpuluh-puluh tahun menunggu kenaikan harga. Ketika tanah memiliki nilai ekonomi, kemudian dialihfungsikan," tegas Zeira sembari menambahkan kekesalannya, petani di Karo saat ini memiliki lahan yang sangat terbatas, sementara perusahaan memiliki areal ratusan hektar.

Menurut Bendahara DPW PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Sumut ini, jika Pemkab Karo ingin mempertahankan daerahnya sebagai penghasil pertanian yang melimpah, selayaknya tetap mengedepankan perluasan lahan pertanian untuk rakyat, bukan sebaliknya memberikan seluas-luasnya kepada perusahaan untuk mengeluarkan izin HGU.

Berkaitan dengan itu, Zeira kembali mengingatkan BPN Karo dan Pemkab Karo untuk bersikap tegas terhadap spekulan tanah menguasai bumi Karo dengan bertamengkan HGU, sehingga masyarakat petani tersingkir tanpa memiliki lahan pertanian. Kondisi ini sangat rawan terjadi konflik sosial. (*)

Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com