Organda dan Kesper Kecam Kemenhub Terkait Tarif BTS yang Tak Kunjung Berbayar


183 view
Organda dan Kesper Kecam Kemenhub Terkait Tarif BTS yang Tak Kunjung Berbayar
Foto Dok/Jaya Sinaga
Sekretaris Organda Medan, Jaya Sinaga
Medan (SIB)
Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan bersama Kesatuan Sopir dan Pengusaha Angkutan Sumut (Kesper) serta Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) mengecam inkonsistensi pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan berkaitan penetapan tarif operasional angkutan massal buy the service (BTS) di Kota Medan yang tidak kunjung terealisasi.

Demikian disampaikan Sekretaris Organda Medan, Jaya Sinaga didampingi Ketua Organda Medan Mont Gomery Munthe kepada wartawan, Kamis (8/7). Organda kecewa tidak ada ketegasan pemerintah mengenai penerapan tarif angkutan massal tersebut. Padahal sebelumnya pengusaha angkutan bersama puluhan ribu sopir mobil penumpang umum (MPU) telah sepakat untuk menggelar aksi stop operasi massal pada tanggal 14 Juni lalu.

“Akan tetapi terpaksa ditunda karena ada jaminan dari pejabat Kemenhub tentang akan dilaksanakannya penetapan skema tarif BTS dimaksud,” ungkapnya.

Jaya juga menyampaikan protes dengan proses pembatalan rapat yang diambil pihak Kementerian Perhubungan tanpa korespondensi resmi. Padahal sebelumnya Kemenhub telah mengundang Organda secara resmi melalui surat, bahwa rapat dijadwalkan tanggal 5 Juli kemarin.

"Namun anehnya tidak ada surat resmi yang menjelaskan pembatalan rapat tersebut dengan alasan diterapkannya PPKM di Jakarta,” kata Jaya dan menyampaikan seharusnya rapat bisa dilakukan secara zoom meeting dengan melibatkan segenap pihak terkait.

Menurut dia, apa yang ditunjukkan pemerintah mengenai persoalan itu semakin membuktikan inkonsistensi pemerintah. Bahkan apa yang telah dilakukan itu terkesan akan membunuh ribuan MPU di Kota Medan, sebab harus bersaing secara tidak wajar dengan BTS yang masih gratis.

Mencermati kondisi tersebut, Jaya menyampaikan bahwa seluruh pengusaha angkutan yang bergabung dalam Organda Medan akan segera menggelar aksi stop beroperasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

“Langkah ini terpaksa diambil sebab kami sudah jadi korban inkonsistensi pemerintah mengenai tarif BTS,” tegasnya.
Dia juga mengecam minimnya kehadiran pemerintah, sehingga kemelut mengenai penerapan tarif BTS itu tidak kunjung tuntas kendati telah beroperasi di Medan lebih 6 bulan.

Sementara Ketua KPUM Jabmar Siburian melalui Bendahara, M Ali Akram menyampaikan dukungannya dengan langkah tegas Organda bersama Kesper.

Menurut dia lebih kurang 14 ribu armada KPUM menderita karena sebagian besar trayeknya sama dengan jalur BTS.
Lebih lanjut dia juga mendesak kepada pemerintah untuk merealisasikan angkutan perkotaan yang sampai saat ini belum terlaksana. Kemudian kami mendesak agar subsidi tidak hanya diberikan kepada BTS, tapi juga kepada MPU mengingat selama ini telah memberikan subsidi khusus kepada pelajar dan mahasiswa dengan penerapan tarif yang berbeda dengan penumpang umum. (A13/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com