Organisasi Nelayan Belawan Minta Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi


134 view
Organisasi Nelayan Belawan Minta Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi
(Foto: SIB /Oki Lenore)
Perkumpulan Ormas Nelayan: Sebagian pimpinan organisasi kemasyarakatan berbasis nelayan dalam diskusi membahas langkanya BBM bersubsidi jenis solar di pesisir timur dan pesisir utara Sumatera Utara khususnya di Belawan dan utara Medan,  Kamis (17/11), di Hotel Saka Medan. 

Medan (SIB)

Ketua Gerakan Nelayan Miskin (GENS) Kota Medan, Ahmad Jafar, minta pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) diperketat. Cara itu dimaksudkan agar BBM bersubsidi tepat sasaran.


“Kami nelayan kesulitan mendapat BBM bersubsidi jenis solar. Transaksi di luaran ada namun harganya tinggi. Cara itu semakin memiskinkan para nelayan tradisional terkhusus di Belawan dan pesisir Utara Kota Medan dengan cara menguasai BBM solar bersubsidi,” ujarnya saat diskusi Perkumpulan Ormas Nelayan Kecil Sumatera Utara di Hotel Saka Medan, Kamis (17/11).


Diskusi bertajuk Hak Mendapatkan BBM Bersubsidi Untuk Nelayan Kecil (UU Perlindungan Nelayan No 7 tahun 2016) dan Mendukung Program Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Sosial BBM Bersubsidi Berdasarkan Permenkeu No: 134/PMK.07/2022 itu dihadiri sejumlah pemateri.


Mulai dari Pertamina, BPH Migas, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut, sejumlah organisasi nelayan seperti Aliansi Nelayan Kecil Modern Indonesia (ANKM-I), Barisan Nelayan Indonesia (BRANI), Serikat Nelayan Indonesia, Aliansi Nelayan Kepiting Bakau, DPW Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Sumut, Gerakan Nelayan Miskin (GENS) dan Serikat Nelayan Nahdatul Ulama Sumut serta praktisi nelayan.


Ahmad Jafar mengatakan, nelayan kecil mempunyai hak untuk mendapatkan BBM bersubsidi sehingga nelayan kecil dan nelayan tradisional bisa hidup sejahtera.


"Untuk membeli solar subsidi, sangat sulit. Kami menduga ada kegiatan terorganisir. Harga BBM jenis solar itu didapat dengan harga Rp8 ribu - Rp10 ribu. Padahal harga eceran pemerintah Rp6.800,- / liter," bebernya.


Ia memastikan, high cost economic terjadi sebab hasil tangkapan menurun karena kondisi laut dewasa ini labil.


“Kami tiap malam menyaksikan truk-truk tanki yang kemungkinan besar bermuatan solar ke Gabion Belawan tapi tak tahu persis untuk apa,” tambahnya.


“Kami tadi berharap, diskusi dihadiri pihak terkait. Misalnya pimpin Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut dan Kadiskanla Kota Medan atau para pengambil keputusan hingga ada solusi. Tapi... kami masih berharap,” tambahnya.


Ketua Aliansi Nelayan Kecil Modern Indonesia (ANKM-I) Sumut Rahman Gafiqi SH mengatakan hal serupa.


Pihaknya berjanji akan tetap hadir dalam diskusi sejenis dan inginnya ada solusi.


Afdel dari Pertamina Sumut menyebutkan bahwa tata kelola BBM solar bersubsidi sudah dilaksanakan sesuai aturan dan peraturan bahkan untuk mendapatkan BBM subsidi bisa diakses lewat aplikasi.


"Untuk kawasan pesisir Timur quota BBM Subsidi yang disalurkan mencapai 89 ribu kiloliter," terangnya sambil mengatakan mengakses BBM bersubsidi didahului mengirim surat permohonan melalui SKPD di kabupaten / kota.


Juliani Siregar dari Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut menyebutkan para nelayan bisa mengajukan permohonan mendapatkan solar bersubsidi ke dinas terkait yang ada di kabupaten /kota.


Ketua panitia diskusi Rahman Gafiqi menyebutkan, hasil diskusi hendaknya sengkarut penyaluran BBM bersubsidi dapat diurai.


“Berharap pihak kepolisian melindungi kami agar nelayan mendapatkan haknya. Harapan ini sejalan dengan visi misi Presiden Joko Widodo agar nelayan sejahtera dengan aktivitas di laut yang menantang maut,” tutupnya. (R10/a)




Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com