P-APBD Sumut TA 2021 Rp13,973 Triliun, F-PKS Menolak


191 view
P-APBD Sumut TA 2021 Rp13,973 Triliun, F-PKS Menolak
Foto: SIB/Firdaus Peranginangin
SERAHKAN: Ketua DPRD Sumut  Baskami Ginting menyerahkan pengesahan  P-APBD Sumut TA 2021 kepada Wagub Sumut H Musa Rajekshah,  disaksikan Wakil Ketua Dewan Harun Mustafa Nasution, Irham Buana Nasution dan Plt Sekdaprov Sumut H Afifi Lubis pada rapat paripurna DPRD Sumut, Rabu (22/9/2021), di aula gedung DPRD Sumut.
Medan (harianSIB.com)

DPRD Sumut dan Gubernur Sumut menandatangani keputusan bersama pengesahan P-APBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Sumut tahun anggaran 2021 sebesar Rp13,9 triliun lebih, setelah 8 fraksi (F-PDI Perjuangan, FP Golkar, FP Gerindra, FP Nasdem, FP Demokrat, FP Hanura, F-PAN dan Fraksi Nusantara menyetujui. Sementara F-PKS menolak keputusan tersebut.

Penandatanganan tersebut dilakukan Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting dan Gubernur Sumut diwakili Wagub Sumut H Musa Rajekshah, disaksikan Wakil Ketua Dewan Harun Mustafa Nasution, Irham Buana Nadution dan Plt Sekdaprov Sumut H Afifi Lubis, pada rapat paripurna DPRD Sumut dalam pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan P-APBD 2021, Rabu (22/9/2021), di aula gedung DPRD Sumut.

Dalam konsep keputusan bersama yang dibacakan Sekwan Afifi Lubis seperti dilaporkan jurnalis Koran SIB Firdaus Peranginangin, tertera P-APBD 2021 terdiri dari pendapatan Rp13,6 triliun lebih, belanja Rp13,9 triliun lebih. Defisit Rp266,2 miliar lebih, pembiayaan Rp476,7 miliar lebih, pengeluaran Rp210,5 miliar, jumlah pembiayaan netto Rp266,2 miliar lebih.

Sebelum diambil keputusan bersama, hampir seluruh fraksi seperti F-PDI Perjuangan, FP Gerindra, FP Golkar, FP NasDem, F-PAN, FP Hanura, FP Demokrat dan Fraksi Nusantara menyetujui P-APBD disahkan. Sedangkan Fraksi PKS menolak persetujuan keputusan bersama tersebut.

Ketua F-PKS Jumadi sebagai jurubicara fraksinya menyatakan, menolak pengesahan P-APBD Sumut Tahun 2021, karena belum mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada sektor-sektor substansial yang menyangkut hajat masyarakat miskin di Sumut.

"Ada sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian F-PKS, diantaranya program penerimaan bantuan iuran (PBI) BPJS terhadap 240 ribu masyarakat miskin Sumut di-non aktifkan tahun lalu tidak dianggarkan di P-APBD 2021," ujarnya.

Selanjutnya, F-PKS menilai Gubernur melakukan kelalaian dalam menjalankan wewenangnya terkait tidak terealisasinya penggunaan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) tahun 2021 sebesar Rp80 miliar sejak Januari 2021

Gubernur juga tidak memperhatikan ketersediaan BBM bersubsidi untuk rakyat/nelayan kecil 0-5 GT. Hal ini membuktikan Gubernur tidak serius melakukan advokasi dalam pemenuhan BBM bersubsidi.

Sementara itu, Gubernur melalui Wagub Sumut menyebutkan, persetujuan bersama terhadap P-APBD 2021 merupakan hasil kerja sama tim anggaran Pemprov Sumut dan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sumut.

"Pemprov Sumut akan segera persiapkan dokumen dalam rangka penjabaran rancangan P-APBD 2021 ke Mendagri untuk dievaluasi," ujar Musa Rajekshah seraya minta seluruh OPD jajaran Pemprov Sumut melaksanakan seluruh program dalam P-APBD sesuai peraturan perundang-undangan, secara tertib dan efesien anggaran. (*)

Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com