PGI Dukung Keberadaan MRP yang Luput dari Perhatian


136 view
Foto : Dok/PGI
FOTO BERSAMA : Usai pertemuan, Pengurus Majelis Rakyat Papua berfoto bersama dengan Pimpinan PGI, di Graha Oikumene, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Jumat (11/6/2021).
Jakarta (harianSIB.com)

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timoteus Morib menegaskan revisi UU Otsus dilakukan secara menyeluruh. Tidak sepotong-sepotong seperti sekarang ini, yang hanya memperhatikan perubahan pada dua pasal. Juga, sangat disesalkan tidak dilibatkannya MRP dalam proses revisi tersebut.

“Padahal Pasal 77 UU 21/2001 tentang Otsus Papua, jelas mengatakan perubahan atas UU ini dengan melibatkan rakyat Papua yang diwakili oleh MRP dan DPRP,” kata Timoteus Morib saat menyambangi Pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), di Graha Oikumene, Jakarta (11/6/2021).

Rombongan MRP terdiri dari 25 orang, datang menjumpai Pimpinan PGI terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Pokja Agama, Pokja Adat, Pokja Perempuan dan Staf Ahli MRP didampingi Peradi.

Sebagaimana diketahui MRP adalah Lembaga negara dan Lembaga kultural Papua yang mewakili ketujuh wilayah adat, agama dan perempuan di Papua seturut dengan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Kami melihat kesungguhan Bapak Presiden Jokowi untuk membangun Papua. Tapi sebagai bagian dari Forkopimda Papua, dan lahir sebagai amanat Undang-undang, kami MRP belum pernah bertemu dengan Presiden. Kami berharap Nawacita dan blusukannya Presiden bisa berkolaborasi dengan MRP, dalam semangat pendekatan kultural,” lanjut Morib menyatakan harapannya.

Hal senada diutarakan Wakil Ketua MRP, Joel Elmulai yang berharap kepada PGI untuk menjembatani kepada presiden menyampaikan harapan dan aspirasi mereka.

“Kami sudah ke barat dan ke timur untuk menyampaikan keluh-kesah kami, tapi tak ada hasilnya. Kami berharap PGI dapat menjembatani kepada Presiden untuk menyampaikan harapan dan aspirasi ini,” imbuhnya.

Pada percakapan ini terungkap selama 21 tahun Otsus, dari 24 kekhususan Papua yang diamanatkan oleh UU Otsus hanya empat yang dijalankan, yakni gubernur dan wakil gubernur adalah orang Papua asli, pembentukan MRP, persoalan kekerasan serta pembangunan infrastruktur.

Meresponi harapan anggota MRP tersebut, Ketua Umum PGI, Pdt Gomar Gultom, menyatakan PGI telah menyampaikan dukungan terhadap MRP yang lahir dari UU Otonomi Khusus Papua sejak 20 tahun lalu. Juga, adanya Biro Papua di PGI menjadi bentuk perhatian khusus PGI terhadap Papua.

“Kami senantiasa terbuka untuk mendengar berbagai harapan, keprihatinan dan keluhan masyarakat, khususnya suara-suara dari mereka yang terpinggirkan. Kami memang memiliki perhatian khusus terkait persoalan Papua. Itu sebabnya di PGI ada Biro Papua,” kata Pdt Gomar.

"Saya sependapat dengan MRP, betapa perlunya UU Otsus tersebut dievaluasi secara menyeluruh. Kita tidak bisa hanya bicara tentang anggaran atau dana otsus yang sudah digelontorkan pemerintah pusat. Hingga kini beberapa amanat UU Otsus tak dihiraukan, seperti menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, pembentukan Komnas HAM Papua, pembentukan Komisi kebenaran dan rekonsiliasi,” lanjut Gomar.

Sementara itu, Sekretaris Umum PGI, Pdt Jacky Manuputty menyampaikan, berbicara mengenai Papua haruslah melibatkan gereja. Itulah sebabnya, gereja akan terus mendukung penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh dengan penuh martabat.

“Kami juga mengungkapkan kekecewaan karena berbagai institusi hanya membangun narasi dan berbicara tentang apa yang telah dilakukan untuk Papua, tanpa pernah berpikir sebagai bangsa besar untuk mengakui bersalah dan memohon maaf pada Papua,” beber dia.

Jacky melanjutkan PGI juga prihatin dengan diabaikannya lembaga MRP dalam berbagai kebijakan di Papua, terutama dalam isu pemekaran dan perdasus.

“Pendekatan kultural itu mestinya haruslah dengan dan melalui MRP, sebagai lembaga resmi negara yang mewadahi representasi kultural (agama, adat dan perempuan),” tandas Jacky. (*)

Penulis
: Victor Ambarita
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Tag:PGI
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com