Batubara (SIB)
Direktorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menugaskan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menjalankan program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) dengan target 5.600 penerima di 2022. Di Kabupaten Batubara ada 450 rumah tangga yang menerima manfaat program BPBL ini.
EVP Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PT PLN (Persero), Agung Nugraha mengatakan, pelaksanaan program BPBL merupakan tugas dari pemerintah pusat kepada PLN melalui Direktorat Jenderal Kelistrikan yang berkolaborasi bersama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu di seluruh Indonesia.
"Ini merupakan komitmen untuk mewujudkan sila ke lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Semoga dengan adanya listrik masuk ke Tanjungtiram, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi," kata Agung Nugraha didampingi GM PLN UID Sumatera Utara, Tonny Bellamy dan Manajer UP3 Pematangsiantar, Gading Aji di acara peresmian dan penyalaan pertama program BPBL di Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjungtiram Kabupaten Batubara, Sabtu (3/12).
Agung Nugraha melanjutkan, sasaran program BPBL 2022 di seluruh Indonesia adalah 80.000 rumah tangga yang tersebar di 22 provinsi.
Calon penerima program BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat di PLN dan belum berdomisili di daerah yang tersedia jaringan listrik tanpa perluasan jaringan.
Di Sumut, target penerima sekitar 5.580 rumah tangga dengan persentase 100 persen menyala. Di Kabupaten Batubara ini ada 416 sambungan, 335 di antaranya berada di Tanjungtiram.
Bupati Batubara, Zahir mengatakan, di Kabupaten Batubara banyak masyarakat yang tidak mampu dan listriknya masih menumpang ke tetangga.
Dengan adanya program BPBL ini tentunya sangat membantu aktivitas sehari-hari dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Kami sangat mendukung program ini. Saya akan melakukan pendataan lagi dengan pemerintah karena masih banyak warga yang rumahnya belum mendapat pelayanan listrik," ucapnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ketenagalistrikan, Ida Nuryatin Finahari mengatakan, listrik merupakan kebutuhan dasar.
Di Indonesia masih ada 0,4 persen atau 318 ribu rumah tangga yang belum memiliki listrik dan ini menjadi tantangan.
Program BPBL ini akan terus berlanjut, kata dia, dan di 2023 ada sekitar 83 ribu rumah tangga yang menjadi sasaran. Diharapkan, pemerintah provinsi atau pun daerah memberikan data secepatnya sehingga banyak masyarakat yang menerima manfaat tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Nazril Bahar menambahkan, program BPBL diharapkan berkesinambungan dan yang 0,4 persen ini dapat terdata.
"Kalau pasang baru itu sekitar Rp1,3 juta, token bayar sendiri. Namun program ini sangat membantu masyarakat, di mana pemasangan listrik tidak bayar dan diberi token 20 ribu, diberi dan 3 lampu, artinya masyarakat tidak mengeluarkan untuk anggaran tersebut," pungkasnya.(A2/c)
