Para Tokoh Pemekaran Minta Bupati Humbahas Batalkan Pembelian Mobil Dinas Baru Rp1,92 Miliar


161 view
Para Tokoh Pemekaran Minta Bupati Humbahas Batalkan Pembelian Mobil Dinas Baru Rp1,92 Miliar
Istimewa
Ilustrasi mobil dinas
Humbahas (SIB)
Sejumlah tokoh pemrakarsa dan para panitia pemekaran Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas) angkat bicara terkait kinerja Bupati Humbahas serta kondisi dan dinamika perpolitikan yang terjadi saat itu.

Melalui surat resmi yang ditujukan langsung kepada Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, tertanggal 12 Juli 2021, para tokoh pemrakarsa dan panitia pemekaran Kabupaten Humbahas itu menyampaikan sejumlah saran dan usul serta harapan kepada bupati untuk kebaikan Humbahas ke depannya.

Salah seorang tokoh pemrakarsa Kabupaten Humbahas, Patar Simamora kepada SIB via selulernya, Selasa (3/8) membenarkan adanya surat tersebut. Dia mengatakan, surat itu mereka kirim langsung kepada bupati melalui kantor pos dan berharap dapat ditindaklanjuti bupati.

Dalam surat itu, kata dia, dijelaskan bahwa cita-cita dan maksud pemekaran suatu daerah adalah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itulah mereka meminta pelayanan Dosmar Banjarnahor sebagai Bupati Humbahas sepantasnya lebih mengedepankan kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat Humbahas.

Selain itu, dia juga menjelaskan, rencana pembelian mobil dinas baru Bupati Humbahas seharga Rp2 miliar adalah suatu pemborosan dan tidak memikirkan nasib masyarakat. Soalnya masih banyak masalah di tengah-tengah masyarakat yang perlu diperhatikan daripada pembelian mobil baru dengan harga yang fantastis menurut ukuran Humbahas, terlebih dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Kami mengetahui bahwa mobil dinas bapak (Dosmar Banjarnahor) pengadaannya baru dua tahun silam tepatnya pada tahun 2019 seharga Rp800 juta. Maka saran kami, tolonglah pembelian mobil dinas baru itu dibatalkan, pergunakanlah dana itu demi kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur yang tidak memadai dan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang terpuruk akibat pandemi Covid-19," kata Patar.

Lebih lanjut dia menjelaskan, situasi dan kondisi lembaga DPRD Humbahas menurut amatan dan informasi yang telah beredar, keadaannya sangat memprihatinkan, dimana fungsi DPRD lumpuh total untuk menjalankan fungsi dan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan.

"Menurut informasi, hal ini terjadi berawal dari adanya mosi tidak percaya sebagian anggota DPRD kepada Ramses Lumban Gaol sebagai Ketua DPRD. Untuk menyikapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi di lembaga DPRD, peranan bapak bupati sebagai pimpinan di kabupaten ini sangat menentukan," ucap Patar Simamora.

Dia juga menyebutkan, bupati selain kepala daerah, juga sebagai orangtua yang bertugas mengayomi kebutuhan dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan di Humbahas. Dosmar juga sebagai Ketua DPC PDIP di daerah itu sangat berkepentingan untuk menyelesaikan masalah/mosi tidak percaya yang dihadapi Ketua DPRD Ramses Lumban Gaol, karena dia merupakan kader PDIP Humbahas.

"Oleh karena itu, sangat kami harapkan usaha-usaha bapak bupati untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di DPRD Kabupaten Humbahas. Kami yakin dan percaya, bahwa bapak sebagai Bupati Humbanghasundutan dan sebagai Ketua DPC PDIP Humbanghasundutan akan mampu menyelesaikan masalah tersebut," kata dia.

"Perlu diingatkan, bahwa apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, sangat berpengaruh terhadap agenda pembangunan di Kabupaten Humbanghasundutan yang akan batal. Agenda yang mungkin tertunda atau batal yaitu, LPj dan nota perhitungan APBD 2020, RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2021-2026, P-APBD 2021, R-APBD dan beberapa Ranperda lainnya," ungkapnya lagi.

Selain menyinggung masalah mobil dinas dan kekisruhan yang terjadi di lembaga DPRD, para tokoh itu juga menyinggung statemen bupati yang sudah viral di media sosial terhadap seorang ibu yang ditandu di Dusun Nambadia Kecamatan Parlilitan, yang menimbulkan aksi di tengah-tengah masyarakat serta adanya unjuk rasa terhadap bupati.

Akibat aksi tersebut, lanjut Patar, timbul hal-hal yang tidak diinginkan, bupati dan keluarga yang merasa tidak senang terhadap aksi unjuk rasa itu, dan membuat pengaduan ke pihak kepolisian.

"Dalam menyikapi hal ini, kirinya bapak bupati tidak perlu mengadukan hal ini ke pihak berwajib. Saran kami bapak cukup bijak dalam menempuh penyelesaian yang elegan terutama kepada masyarakat kita sendiri. Di sekitar bapak cukup banyak orang bijak yang dapat bapak pergunakan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan," pungkasnya.

Adapun para tokoh pemrakarsa dan panitia pemekaran Kabupaten Humbahas yang memberikan saran, usul dan harapan kepada Bupati Humbahas yaitu Patar Simamora, K Nababan, Alwin Samosir, KP Jornald Sihombing, Bresman Sianturi dan Albert Manullang.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor ketika dimintai tanggapannya terkait surat itu melalui aplikasi WhatApp tidak memberikan jawaban. (BR7/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com