Pelanggar Prokes di Pematangsiantar akan Sidang di Tempat Mulai Senin Depan


436 view
Pelanggar Prokes di Pematangsiantar akan Sidang di Tempat Mulai Senin Depan
(Foto: harianSIB.com/Andomaraja Sitio)
RAPAT: Rapat Tim Gakkumdu Covid-19 dihadiri Kabid Trantibum, Raja Nababan, Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar, AKP Edi Sukamto, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Siantar, Edy S Tarigan dan hakim, Rahmat Hasibuan,  di kantor Satpol PP Jalan MH Sitorus Pematangsiantar, Jumat (13/8/2021).  
Pematangsiantar (harianSIB.com)
Pasca penerapan PPKM leval 4 di Pematangsiantar, penegak hukum terpadu (Gakkumdu) Covid-19 meliputi petugas dari Satpol PP bersama polisi, jaksa dan hakim menggelar rapat penegakan disiplin, di kantor Satpol PP Jalan MH Sitorus Pematangsiantar, Jumat (13/8/2021).

Turut hadir dalam rapat tersebut, Kabid Trantibum Satpol PP, Raja Nababan, Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar, AKP Edi Sukamto, Kasi Pidum Kejaksaan, Edy S Tarigan dan hakim, Rahmat Hasibuan.

Raja Nababan mengatakan hasil pertemuan menyepakati penegakan disiplin bagi warga yang melanggar prokes akan disidang di tempat mulai Senin (16/8/2021), dipusatkan di lapangan parkir Gedung Pariwisata Jalan Merdeka Pematangsiantar.

Sebelum sidang di tempat, pihaknya akan tetap menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai sanksi administrasi hingga pemidanaan.

"Kita menerapkan Perda dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang disiplin protokol kesehatan. Ditegur dulu secara lisan kemudian secara tertulis. Apabila masih melanggar, baru kita panggil untuk disidangkan," terangnya.

Sambung Nababan, dalam Perda tersebut jelas diatur sanksi administratif dan sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan. Salah satunya yakni pasal 13 disebutkan setiap orang yang melanggar prokes dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, kerja sosial dan denda berupa uang sebesar Rp 100 ribu.

Sementara bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat usaha dan fasilitas umum yang melanggar prokes terancam sanksi penghentian usaha dengan denda administratif paling banyak Rp 50 juta hingga pencabutan izin usaha. Perda ini juga mengatur tentang sanksi pidana penjara paling lama 6 bulan dan pidana denda paling banyak Rp 50 juta. (*)

Penulis
: Andomaraja Sitio
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com