Pelantikan Kepala Daerah Pematangsiantar Masih Menunggu Keputusan Mendagri


103 view
Pelantikan Kepala Daerah Pematangsiantar Masih Menunggu Keputusan Mendagri
Foto: dok ist
Kabid Otoda Ahmad Rasyid Ritonga 
Medan (SIB)
Pelantikan Kepala Daerah Kota Pematangsiantar hasil Pilkada serentak tahun 2020 yang dimenangkan pasangan (Alm) Asner Silalahi dan Susanti Dewayani sampai saat ini masih menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelumnya dari Kemendagri sudah ada progres terkait pelantikan kepala daerah secara bersamaan dan bertahap. Periode pertama dan kedua berjalan sesuai dengan arahan Kemendagri dan sudah selesai. Tahap pertama 11 kepala daerah sudah dilantik kemudian menyusul 6 daerah tahap kedua.

Demikian disampaikan Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Sumut Ir Zubaidi melalui Kabid Otoda Ahmad Rasyid Ritonga saat dikonfirmasi wartawan terkait pelantikan wakil wali kota Pematangsiantar di ruang kerjanya Jalan Ngalengko Medan, Rabu (15/9).

Namun untuk tahap ketiga tambahnya, tidak ada aturan lagi dari Kemendagri tentang pelantikan secara bertahap. "Jadi untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya dan selesai perkaranya di Mahkamah Konstitusi (MK) semua sudah dilaksanakan pelantikan. Khusus untuk Pematangsiantar, Pemprov Sumut sebagai perwakilan pemerintah pusat masih menunggu keputusan dari Kemendagri," katanya.

Sebagaimana diketahui, dari 33 kabupaten/kota di Sumut pada tahun 2020 lalu ada 23 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada. Namun dari 23 kabupaten/kota itu masih menyisakan 1 kepala daerah pemenang Pilkada yang belum dilantik, yakni Kota Pematangsiantar.

Sesuai dengan SK periode sebelumnya, pasangan Alm Hulman Sitorus dan Hefriansyah masa jabatannya berakhir tanggal 22 Februari 2022. Itu terjadi karena dalam proses Pilkada yang sebelumnya tahun 2017 terjadi persoalan, sehingga ada beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara pada Pilkada serentak tahun 2020, Kota Pematangsiantar dimasukkan ke daerah yang ikut dalam kepesertaan melaksanakan Pilkada serentak.

Pada prinsipnya pelantikan Kepala Daerah Kota Pematangsiantar sudah berjalan dan tetap difasilitasi, baik Kemendagri dan Pemprov dalam hal ini Biro Otda. Dengan harapan segala urusan pelaksanaan pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada 2020 di Sumut dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

Namun demikian tetap memperhatikan hak-hak konstitusi kepala daerah sebelumnya. Untuk itu Pemprov senantiasa tetap berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah maupun komunikasi yang baik serta intens dengan Pemko Pematangsiantar dalam hal ini Wali Kota Pematangsiantar dan DPRD-nya.

"Saat ini masih berproses dan diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Pematangsiantar untuk bersabar menunggu keputusan dari Kemendagri, baik terkait progres perkembangan pelantikan wali kota terpilih," imbuhnya.

Dia berharap proses berjalan baik sehingga Kota Pematangsiantar dapat memiliki pemimpin baru. "Karena Pilkada menggunakan uang rakyat maka jangan sampai uang rakyat yang digunakan malah tidak menghasilkan hasil yang maksimal," ungkapnya.

Rasyid memaparkan untuk Kota Pematangsiantar masih banyak agenda yang harus dilaksanakan. Setelah wakil wali kota dilantik kemudian akan diangkat menjadi wali kota definitif, maka agenda berikutnya mengangkat wakil wali kota yang diusulkan partai pendukung dan dipilih melalui DPRD Kota Pematangsiantar. (A13/a)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com