Pelindo 1 dan Kejaksaan RI Tandantangani Kerja Sama Bidang Datun


217 view
Pelindo 1 dan Kejaksaan RI Tandantangani Kerja Sama Bidang Datun
(Foto : Dok/Humas Pelindo 1)
Kata Sambutan : Dirut Pelindo 1 Prasetyo menyampaikan kata sambutan pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan RI tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,  di Jakarta, Jumat (30/4/2021).
Belawan (harianSIB.com) -PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan Dirut Pelindo 1, Prasetyo dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Feri Wibisono, Jumat (30/4/2021), di Jakarta.

Pihak Humas Pelindo 1, dalam siaran persnya yang diterima wartawan Jumat sore menyebutkan, kerja sama itu bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelindo 1 dan Jamdatun, serta meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh Pelindo 1.

"Kami berterima kasih kepada Jamdatun untuk penandatanganan perjanjian kerja sama ini.

Harapannya Jamdatun dan jajarannya dapat memberikan bantuan maupun pertimbangan hukum, serta pendampingan hukum dalam proyek-proyek yang dilakukan Pelindo 1 untuk mencegah kemungkinan timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari,” jelas Prasetyo.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, mengatakan, pendapat hukum yang dikeluarkan Jamdatun, bukan hanya dari aspek aturan hukum, namun juga memperhatikan aspek Good Corporate Governance (GCG) perusahaan, serta memberikan pendampingan hukum pada Pelindo 1 selaku BUMN yang bergerak dalam bidang usaha kepelabuhanan.

Sedangkan ruang lingkup perjanjian kerja sama yang akan dilakukan merupakan bantuan hukum dalam perkara perdata maupun tata usaha negara; pertimbangan hukum dengan memberikan pendapat hukum (legal option) dan atau pendampingan hukum (legal assistance) bidang perdata dan tata usaha negara; serta tindakan hukum lain yaitu pemberian jasa hukum di luar penegakan hukum, dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/ kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai negosiator/mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara atau instansi pemerintah; serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Melalui kolaborasi tersebut, Pelindo 1 sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepelabuhanan juga akan mengutamakan prinsip GCG dan mendukung visi kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel.(*)


Penulis
: Pally S
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com