Pemerintah Daerah Dan DPRD Nias Barat Setujui Perubahan APBD TA 2022


212 view
Pemerintah Daerah Dan DPRD Nias Barat Setujui Perubahan APBD TA 2022
(Foto:harianSIB.com/Evy Daeli)
Foto Bersama :  Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu, berfoto bersama dengan pimpinan DPRD Kabupaten Nias Barat usai penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Perubahan APBD, Kamis (15/9/2022).

Lahomi (harianSIB.com)

Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nias Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda P-APBD) Tahun Anggaran 2022.


Pengambilan persetujuan tersebut dilaksanakan pada rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor DPRD Kabupaten Nias Barat, Kamis (15/9/2022).


Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nias Barat Drs. Evolut Zebua, didahului dengan laporan lomisi-komisi DPRD dan dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi.


Diketahui kelima Fraksi DPRD Kabupaten Nias Barat menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nias Barat TA. 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.


Bupati Khenoki Waruwu dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerjasama yang telah terjalin dan terpelihara dengan baik antara lembaga legislatif dan eksekutif.


“Kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara, menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan. Begitupun pembahasan hingga sampai pada penetapan Ranperda Perubahan APBD TA. 2022 dapat terlaksana dengan satu tujuan yaitu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Nias Barat (Soguna ba Zato)," ujar Khenoki.


Lanjutnya, pada Perubahan APBD yang baru saja disetujui, belum semuanya mampu menjawab berbagai aspirasi maupun usul-usul pembangunan dari masyarakat.


Hal tersebut bukan berarti mengesampingkannya atau mengurangi tingkat urgensinya, melainkan semata-mata diakibatkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia.


Untuk itu, Ia meminta kepada pimpinan perangkat daerah agar mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program kegiatan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan Perubahan APBD, melalui peningkatan kinerja.


Sehingga dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaannya secara tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu dan dapat dipertanggungkawabkan.

"Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda Perubahan APBD yang baru saja disetujui bersama antara Pemerintah dan DPRD, akan disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 hari kerja untuk dievaluasi," terangnya.(*)





Penulis
: Evy Claudia Shiffer Daeli
Editor
: Robert/Eva
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com