Medan (SIB)
Pemerintah diminta dapat segera mencari jalan keluar terkait terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang telah berlangsung dua pekan di sejumlah SPBU di Sumut, sehingga menimbulkan ketidak-pastian pengusaha dalam memberikan layanan angkutan logistik dan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Angkutan Mobil Barang dan Tangki (AMBT) Sumut Jaya Sinaga kepada wartawan di Medan, Senin (28/3). “Pengusaha hanya membutuhkan kepastian dalam berusaha,” tegasnya.
Persoalan lain yang sama beratnya adalah adanya pembatasan pembelian BBM sesuai kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Hal itu membuat keresahan pengusaha semakin tinggi. Apalagi berkaitan dengan angkutan barang yang tidak ada ketetapan tarif resmi dari pemerintah, tapi dilepas ke pasar, sehingga kondisi yang ada sekarang membuat pengusaha angkutan barang semakin kesulitan.
“Akibat kelangkaan Solar ini mustahil pengusaha dapat terus menerus mensubsidi. Mengingat masih banyak beban lain yang harus ditanggung di antaranya operasional, suku cadang dan kredit kendaraan,” keluhnya.
Karena itu sebut Jaya sebaiknya pemerintah melakukan kajian ulang dan merevisi kebijakan pembatasan BBM jenis solar bersubsidi agar pengusaha angkutan mendapatkan kepastian dalam berusaha. "Atau bila dinilai Solar bersubsidi ini dianggap tidak tepat sasaran, maka disetop saja di pasaran dan mekanisme harga akan disesuaikan dengan kondisi pasar.
Ya, kalau skema ini nantinya memberatkan masyarakat akibat tingginya harga kebutuhan pokok, maka itu semua menjadi konsekwensi bagi pemerintah. Apalagi sebentar lagi umat Islam akan melaksanakan puasa Ramadan 1433 H dan kepastian harga kebutuhan pokok menjadi kebutuhan utama masyarakat,” ungkapnya.
Dalam keterangannya, dia juga mengungkapkan kemungkinan terburuk, yakni stop operasi secara total. Bila beberapa alternatif yang telah disebutkannya itu tidak dapat terlaksana.
Disampaikan juga, mengingat usaha angkutan rerata dikelola secara orang perorang dalam badan usaha. Sementara beberapa pengusaha angkutan barang antar provinsi yang sempat dihubungi mengakui menghadapi banyak persoalan dengan terjadinya kelangkaan solar bersubsidi tersebut.
“Ya! kami harus menderita kerugian waktu dan uang,” ungkap salah seorang pengusaha seraya mengaku harus bersabar menghadapi kemarahan konsumen yang keberatan akibat terjadinya kenaikan harga akibat kelangkaan BBM jenis Solar tersebut.
Hal lain yang membuat situasi makin sulit adalah kebijakan pembatasan Solar bersubsidi tersebut tidak diterapkan di beberapa provinsi, sehingga pengusaha makin kesulitan menetapkan biaya angkutan seperti biasanya. “Kalaupun kami harus memakai BBM non subsidi, maka kenaikan biaya angkut bisa naik antara 50-70 persen. Dan ini semua akan berdampak langsung kepada kenaikan harga-harga,” ungkapnya.
Untuk itu pengusaha tentu lebih membutuhkan kepastian dalam berusaha. Namun kalau kondisi seperti itu terus berlangsung, maka kesinambungan usaha jasa angkutan barang juga akan terganggu dan hal itu akan berakibat terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok di masyarakat. (A13/d)
